Dalam jumpa pers usai pertemuan para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Suluh Kebangsaan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Selasa (28/5), Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan keempat pejabat negara yang akan dibunuh oleh kelompok HK adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, serta mantan Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Komisaris Jenderal Gregorius "Gories" Mere.
"Dasar kami (soal nama empat pejabat negara menjadi target pembunuhan) sementara ini hanya BAP. Berita Acara (Pemeriksaan) itu resmi, pro yustisia, hasil pemeriksaan kepada tersangka yang sudah kita tangkap. jadi bukan berdasarkan informasi intelijen," kata Tito.
Sedangkan target kelima, lanjutnya, adalah pimpinan salah satu lembaga survei. Namun Tito menolak mengungkap identitasnya. Sejak mengetahui identitas empat pejabat negara dan pemimpin lembaga survei menjadi target pembunuhan, Tito mengatakan polisi langsung mengambil tindakan untuk melindungi mereka.
Polisi Tangkap Enam Tersangka
Polisi sudah menangkap enam tersangka dari kelompok HK yang berencana membunuh Wiranto, Luhut, Budi Gunawan, Gories Mere, dan seorang pimpinan lembaga survei. Keenam tersangka tersebut adalah HK, IR, AD, TJ, AF, dan AZ.
Dari keenam tersangka tersebut, polisi menyita barang bukti berupa sepucuk pistol jenis Taurus kaliber 38, dua kotak berisi 93 butir peluru kaliber 38, sepucuk pistol jenis meyer kaliber 52, sebuah magazin, lima butir peluru, sebuah senjata api laras panjang rakitan kaliber 22, sebuah senjata api laras pendek rakitan kaliber 22, dan satu rompi antipeluru bertulisan polisi.
Tito menambahkan polisi sudah menangkap 400 orang dari berbagai kelompok terkait pengamanan menjelang unjuk rasa menolak kecurangan Pemilihan Umum 2019 pada 21-22 Mei lalu. Polisi masih menyelidiki siapa yang menyuruh mereka datang ke Jakarta untuk memicu kerusuhan dan mencari tahu keterkaitan antar kelompok. Tito mencontohkan ada yang datang dari Sukabumi dengan tujuan untuk berjihad.
Belajar dari dua kerusuhan pada 21-22 Mei lalu, Tito menegaskan polisi tidak akan mengizinkan lagi kegiatan yang memobilisasi massa yang melanggar aturan seperti terjadi di depan kantor Bawaslu.
Menkopolhukam : Rencana Pembunuhan Pejabat Negara Untuk Timbulkan Rasa Takut
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menilai rencana pembunuhan terhadap pejabat negara bertujuan untuk memberikan rasa takut agar yang bersangkutan mengurangi kegiatannya, menjadi lemah.
"Tetapi kita tidak seperti itu. Biarpun ada ancaman pembunuhan, kita semua tetap bekerja keras sesuai dengan prosedur yang ada, dengan orientasi kami adalah menyelamatkan keselatan negara. Soal nyawa itu ada di tangan Tuhan Maha Kuasa, Allah subhanahu wataala," ujar Wiranto.
Wiranto membantah tudingan sebagian masyarakat dan lembaga hak asasi manusia yang menyebut polisi telah bertindak brutal. Dia menjelaskan aparat keamanan telah bertindak profesional, hati-hati dan sesuai prosedur standar dalam menangani unjuk rasa yang berujung kerusuhan pada 21-22 Mei di depan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Jakarta.
Wiranto menekankan aparat keamanan bersikap bertahan terhadap pengunjuk rasa bukan menyerang. Dia menambahkan yang ditindak keras polisi adalah para perusuh yang menyerang asrama Brigade Mobil, kendaraan polisi.
Suluh Kebangsaan Minta TNI-Polri Tindak Tegas Perusuh
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD mengatakan Gerakan Suluh Kebangsaan meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri tetap menindak tegas para perusuh dan mengayomi dengan baik demonstran yang menyampaikan aspirasi politik mereka.
"Karena itu bisa dibedakan antara perusuh dan pengunjuk rasa. Ada yang damai seperti waktu (22 Mei) salat tarawih, damai, tapi sesudah itu datang perusuh supaya ditindak tegas agar tidak menimbulkan kerusakan hyang lebih besar," tutur Mahfud.
Gerakan Suluh kebangsaan mengimbau semua penggunaan media sosial mengendalikan diri, tidak sembarangan menyebar hoaks. Gerakan Suluh Kebangsaan mendukung juga pembatasan media sosial kalau memang diperlukan untuk menolak kerusakan.
Mahfud menegaskan Gerakan Suluh Kebangsaan mendukung pemerintah untuk mengungkap dalang kerusuhan dan segera diungkap pemasok senjata-senjata ilegal. Gerakan Suluh Kebangsaan juga menyokong TNI dan Polri untuk terus menegakkan keamanan dan ketertiban untuk melindungi masyarakat. Sebab keselamatan rakyat, bangsa, dan negara adalah hukum yang tertinggi dan harus didulukan.
Suluh Kebangsaan Juga Dorong Rekonsiliasi Politik Jokowi-Prabowo
Gerakan Suluh Kebangsaan juga mendorong terjadinya rekonsiliasi politik antara kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Gerakan Sulu Kebangsaan menyerukan semua masyarakat tidak terpancing oleh provokasi-provokasi.
Mahfud memuji Prabowo karena mau menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Presiden 2019 melalui Mahkamah Konstitusi. Sebab itu, semua pihak harus mendorong agar Mahkamah Konstitusi bisa bekerja profesional tanpa ada intervensi atau tekanan dari pihak mana pun.
Dalam pertemuan dengan Wiranto, Panglima TNI Maarsekal hadi Tjhajanto, dan Tito karnavian, hadir sejumlah tokoh nasional termasuk Mahfud MD, mantan Menteri Luar Negeri Alwi Syihab, dan Romo Franz Magnis Suseno. [fw/em]
