Departemen Luar Negeri AS menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri Kebebasan Beragama yang kedua di Washington, dihadiri organisasi internasional, pemimpin agama dan pemerintah sorta aktivis sosial untuk mengatasi tantangan yang dihadapi kebebasan beragama.
Menjelang pertemuan itu, pemimpin Katolik Irak, Kardinal Louis Sako, mengatakan prihatin dengan masa depan umat Kristen Irak. Ia mengatakan mereka menghadapi kesulitan menyusul penghancuran tanah leluhur mereka oleh militan ISIS dan meningkatnya gangguan milisi Syiah yang terkait dengan Iran, di kota-kota mereka.
Pimpinan Gereja Katolik Khaldea, Kardinal Louis Sako mewakili sekitar dua pertiga komunitas Kristen di Irak. Komunitas yang dulunya berkembang pesat ini ditemukan di seluruh negeri dan berjumlah sekitar 2 juta sebelum invasi pimpinan A.S. pada tahun 2003. Tetapi komunitas ini telah menyusut secara dramatis selama dekade terakhir menjadi sekitar 200.000, akibat kekerasan sektarian dan diusir oleh ISIS dari kawasan yang sudah 14 abad menjadi tanah leluhur mereka.
“Ideologi ISIS sangat kuat, bahkan di antara warga biasa karena pidato di masjid-masjid. Ini buruk, itu bertentangan dengan sifat manusia dan agama Fundamentalisme adalah tantangan terbesar saat ini. Pemerintah Irak tidak begitu kuat, mungkin akan muncul versi ISIS yang lain,” kata Kardinal Sako.
Pemerintah AS, Gereja Katolik, dan kelompok-kelompok bantuan telah membantu membangun kembali bagian-bagian kota Kristen dan Yazidi yang dikuasai dan dihancurkan oleh gerilyawan ISIS di Dataran Ninevah dan Sinjar, tetapi Kardinal Sako mengatakan pembangunan yang lebih banyak lagi diperlukan untuk mendorong bekas peduduknya k embali.
“Banyak rumah telah dipulihkan tetapi banyak rumah terbakar, hancur total. Kami membutuhkan dana untuk membangunnya kembali dan gereja-gereja. Umat Khaldean memiliki lebih dari 15 gereja di Mosul yang hancur total. Semua gereja dari abad ke-5 hingga ke-10 tidak ada lagi. Siapa yang akan membangunnya kembali ?," tambah Sako.
Kardinal Sako mengatakan satu-satunya jalan ke depan bagi Irak adalah menghentikan diskriminasi terhadap agama minoritas dan memberikan perlindungan kepada semua warga negara berdasarkan aturan hukum.
“Negara harus didasarkan pada kewarganegaraan dan hukum tanpa menempatkan pembatas di antara rakyat: Sunni dan Syiah, Muslim dan Kristen, Kurdi dan Arab. Kami semua warga Irak. Ini identitas kami. Kami tidak membutuhkan identitas lain. " (my/ka)
