Gambar kartun politik, sebuah tradisi yang telah lama dijunjung tinggi di Kashmir yang berada di bawah pemerintah India, telah kehilangan daya tariknya dan sebagian besar relevansinya di wilayah itu, karena pengawasan pemerintah yang meningkat dan penyensoran oleh para penerbit, kata para pelaksana.
Seorang kartunis populer, yang gambarnya selama bertahun-tahun menghiasi sebuah surat kabar lokal mengatakan, dia tidak mempraktikkan jurnalisme selama lebih dari empat tahun, karena merasa tidak bisa lagi mencurahkan pendapat politiknya seperti yang ia inginkan.
"Kartun berfungsi sebagai komentar atas berita, tetapi ketika berita itu sendiri menghilang dari koran, kartun kehilangan arti pentingnya," kata pelukis kartun itu, yang meminta agar namanya tidak disebutkan karena takut akan ada pembalasan. "Saya berhenti karena saya tidak memiliki kebebasan lagi."
Selama tiga perang antara India-Pakistan atas sengketa Kashmir dan puluhan tahun gerakan anti-India, kartunis di wilayah itu menggunakan keahlian mereka untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia, kegagalan pemerintah, dan perjuangan sosial-politik.
Tetapi beberapa seniman dan editor mengatakan kepada VOA, komentar bersemangat seperti itu sebagian besar hilang sejak pemerintah India mencabut status otonomi Jammu dan Kashmir pada 2019. India juga memperkenalkan kebijakan media yang baru untuk wilayah itu pada tahun berikutnya.
Kebijakan itu, antara lain memberdaya kan pihak berwenang di Kashmir untuk melakukan akreditasi untuk jurnalis dan outlet berita, menyebarkan iklan pemerintah, dan menentukan apa yang termasuk berita palsu atau hasutan. [ps/jm]
Forum