Krisis pangan yang parah mengancam ratusan ribu orang di daerah-daerah rentan, termasuk wilayah-wilayah Palestina, Sudan, Sudan Selatan, Haiti, dan Mali, di mana penduduknya menghadapi atau hampir mengalami kelaparan, kata sebuah laporan dari badan-badan pangan PBB yang dirilis pada hari Kamis (31/10).

Konflik, ketidakstabilan ekonomi, dan guncangan iklim – ditambah dengan berkurangnya dana untuk bantuan darurat pangan dan pertanian – mendorong tingkat kerawanan pangan akut yang mengkhawatirkan, kata laporan tersebut.

Masih menurut laporan itu, “intervensi yang lebih luas dan segera diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut di wilayah-wilayah yang sudah rentan ini.”

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP) mengatakan, kerawanan pangan akut diperkirakan akan memburuk di 16 “titik panas kelaparan” selama enam bulan ke depan di 14 negara dan dua wilayah.

Rein Paulsen, Direktur Keadaan Darurat dan Ketahanan FAO, mengungkapkan, “Kami telah mengelompokkan titik-titik rawan kelaparan ke dalam tiga kategori, dengan tiga tingkat kekhawatiran yang berbeda. Dari 16 titik rawan kelaparan, lima di antaranya tergolong dalam tingkat kekhawatiran tertinggi. Lima yang dimaksud adalah Sudan, Palestina, Sudan Selatan, Haiti, dan Mali.”

BACA JUGA:

Akan Boikot KTT Iklim PBB, Papua Nugini: ‘Buang-buang Waktu’

Chad, Lebanon, Myanmar, Mozambik, Nigeria, Republik Arab Suriah dan Yaman diklasifikasikan sebagai “titik panas yang sangat memprihatinkan,” di mana banyak orang menghadapi atau diperkirakan akan menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang kritis.

“Konflik dan kekerasan bersenjata terus menjadi penyebab utama kelaparan di berbagai titik rawan, mengganggu sistem pangan, membuat penduduk terpaksa mengungsi, dan menghambat akses kemanusiaan,” ungkap laporan tersebut.

Pakar-pakar FAO dan WFP percaya bahwa konflik di Sudan kemungkinan akan meluas, “mendorong pengungsian massal, mengakibatkan kelaparan terus berlanjut, dan membuat jumlah orang yang berada dalam kondisi bencana meningkat.”

Hal ini akan semakin memperburuk krisis kemanusiaan regional, yang mengakibatkan peningkatan pergerakan lintas batas ke negara-negara tetangga, terutama Chad, Sudan Selatan, Mesir, Libya, Ethiopia dan Republik Afrika Tengah.

Badan-badan PBB itu juga menekankan bahwa konflik yang sedang berlangsung di wilayah-wilayah Palestina telah mendorong “kebutuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan perpindahan penduduk yang hampir semuanya dan peningkatan risiko dampak regional.” [ab/lt]

Meski sebelumnya banyak yang mengkritik pertemuan iklim tahunan itu, jarang ada negara yang sepenuhnya memboikot penyelenggaraannya. “Tidak ada gunanya kalau kita tertidur gara-gara penat terbang (jet lag), karena kita tidak akan menyelesaikan masalah apa pun,” kata Menteri Luar Negeri Papua Nugini Justin Tkatchenko kepada AFP sebelum COP29 di Azerbaijan pada November.

“Semua pelaku utama pencemaran di dunia berjanji dan berkomitmen untuk memberikan jutaan (dolar) untuk membantu upaya pemulihan dan bantuan iklim. Dan saya bisa beri tahu Anda sekarang bahwa itu semua akan diberikan kepada konsultan.”

Pulau Nugini adalah rumah bagi hamparan hutan hujan terbesar ketiga di dunia, menurut Dana Dunia untuk Alam (World Wildlife Fund/WWF), dan telah lama dikenal sebagai salah satu “paru-paru dunia.”

Papua Nugini, yang miskin, diapit lautan, dan rentan bencana alam, juga dinilai sangat rentan terkena dampak perubahan iklim. “COP benar-benar membuang-buang waktu,” kata Tkatchenko.

“Kami muak pada retorika dan pertemuan yang tidak ada habisnya yang pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah apa pun selama tiga tahun terakhir ini.”

“Kami adalah negara dengan hutan hujan terbesar ketiga di dunia. Kami menyerap polutan dari negara-negara besar ini. Dan mereka dapat bebas begitu saja tanpa konsekuensi apapun.”

‘Festival Membual’

KTT Iklim PBB tahun 2015 menyepakati Perjanjian Paris yang bersejarah, di mana hampir semua negara di seluruh dunia sepakat untuk memangkas emisi mereka untuk membatasi kenaikan suhu global.

Akan tetapi, pertemuan-pertemuan berikutnya semakin dikecam luas, terutama dipicu oleh persepsi bahwa para pelaku utama pencemaran menggunakan pengaruh mereka untuk membatasi aksi iklim lebih lanjut.

Sementara itu, dana adaptasi yang dibentuk melalui COP untuk membantu negara-negara berkembang dituduh memiliki birokrasi yang lamban, yang gagal memahami urgensi krisis yang sedang terjadi.

Pada tahun lalu, kelompok-kelompok masyarakat sipil bersatu untuk mendesak pemboikotan KTT iklim yang diselenggarakan oleh Uni Emirat Arab, dengan mengklaim bahwa pertemuan tersebut akan “membersihkan” reputasi buruk negara minyak itu dalam isu iklim.

Sementara pada tahun 2009, karena tidak puas dengan usulan pemangkasan emisi, puluhan negara Afrika memimpin aksi walk-out saat penyelenggaraan COP tahun itu di Kopenhagen.

Untuk tahun ini, Ukraina menekan para sekutunya untuk tidak menghadiri KTT tahun ini jika Presiden Rusia Vladimir Putin hadir.

Akan tetapi, Papua Nugini menjadi salah satu negara pertama di dunia yang menyuarakan pemboikotan COP29 sepenuhnya secara lantang.

“Mengapa kami menghabiskan semua uang ini untuk pergi ke belahan dunia yang lain hanya untuk menghadiri festival membual ini,” kata Tkatchenko.

‘Tidak Menarik Perhatian’

Papua Nugini adalah satu dari lima negara Pasifik yang terlibat dalam kasus yang sangat penting di Mahkamah Internasional, yang akan segera menguji apakah pelaku pencemaran dapat dituntut karena mengabaikan kewajiban iklim mereka.

Negara-negara Pasifik yang berada di dataran rendah seperti Tuvalu dapat tenggelam hampir seluruhnya akibat naiknya permukaan laut dalam 30 tahun ke depan.

Tkatchenko mengatakan, keputusan untuk menarik diri dari KTT Iklim PBB mendapatkan pujian dari blok Pasifik. “Saya berbicara atas nama negara-negara pulau kecil yang keadaannya lebih buruk dari Papua Nugini. Mereka tidak mendapat perhatian dan pengakuan sama sekali.”

Tkatchenko melanjutkan, Papua Nugini justru akan mencoba mencapai kesepakatan iklimnya sendiri melalui kanal bilateral, salah satunya dengan Singapura, di mana negosiasi sedang berlangsung. “Bersama negara-negara yang sepaham, seperti Singapura, kami bisa berbuat 100 kali lipat daripada COP. Mereka memiliki jejak karbon yang besar, dan kami ingin memikirkan cara agar mereka dapat bekerja sama dengan Papua Nugini untuk memperbaikinya,” tandasnya.

Awal Oktober lalu, salah satu pertemuan penting menjelang COP29 berakhir dengan kekecewaan, di mana negara-negara membuat kemajuan kecil untuk membahas cara mendanai kesepakatan finansial baru bagi negara-negara yang lebih miskin.

COP, singkatan dari conference of parties (konferensi pihak-pihak), merupakan konferensi perubahan iklim utama PBB yang digelar setiap tahun, di mana negara-negara pihak berusaha menentukan komitmen iklim yang mengikat secara hukum. [rd/em]

Sedikitnya 51 orang tewas di wilayah timur Spanyol, Valencia, setelah banjir bandang menghanyutkan mobil, mengubah jalanan desa menjadi sungai, dan mengganggu jalur kereta api, serta jalan raya; sebuah bencana alam terburuk yang melanda dalam beberapa waktu terakhir.

Layanan darurat di wilayah timur Valencia mengonfirmasi jumlah korban tewas tersebut pada hari Rabu (30/10).

Hujan badai pada hari Selasa (29/10) menyebabkan banjir di sebagian besar wilayah selatan dan timur Spanyol. Air banjir bercampur lumpur menjatuhkan kendaraan di jalanan dengan kecepatan yang menakutkan. Potongan-potongan kayu berputar bersama barang-barang rumah tangga. Polisi dan petugas penyelamat menggunakan helikopter untuk mengangkat orang-orang dari rumah dan mobil mereka.

Sejumlah orang dilaporkan hilang pada Selasa malam, menurut otoritas setempat, tetapi keesokan paginya ada pengumuman mengejutkan tentang puluhan orang yang ditemukan tewas.

Lebih dari 1.600 tentara dari unit tanggap darurat Spanyol dikerahkan ke daerah-daerah yang hancur.

“Kemarin adalah hari terburuk dalam hidup saya,” kata Ricardo Gabaldón, walikota Utiel, sebuah kota di Valencia, kepada lembaga penyiaran nasional RTVE. Dia mengatakan beberapa orang masih hilang di kotanya.

“Kami terjebak seperti tikus. Mobil-mobil dan kontainer sampah mengalir di jalanan. Air naik hingga tiga meter,” katanya. Spanyol telah mengalami badai musim gugur yang serupa dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehancuran yang terjadi dalam dua hari terakhir.

Jumlah korban tewas bisa saja bertambah dengan daerah-daerah lain yang belum melaporkan korban dan upaya pencarian masih terus dilakukan di daerah-daerah yang aksesnya sulit. Di desa Letur, wilayah tetangga Castilla La Mancha, Wali Kota Sergio Marín Sánchez mengatakan bahwa enam orang hilang.

Sebuah kereta api berkecepatan tinggi dengan hampir 300 orang di dalamnya tergelincir di dekat Malaga, meskipun pihak berwenang kereta api mengatakan tidak ada yang terluka. Layanan kereta api berkecepatan tinggi antara kota Valencia dan Madrid terganggu, begitu juga dengan beberapa jalur kereta komuter.

Presiden regional Valencia Carlos Mazón mendesak orang-orang untuk tetap tinggal di rumah agar tidak mempersulit upaya penyelamatan. Pasalnya, perjalanan darat sudah sulit dilakukan akibat pohon-pohon tumbang dan kendaraan yang rusak.

“Lingkungan ini hancur, semua mobil bertumpuk satu sama lain, benar-benar hancur,” kata Christian Viena, seorang pemilik bar di desa Barrio de la Torre, Valencia, melalui telepon. “Semuanya hancur total. Semuanya siap untuk dibuang. Lumpurnya hampir mencapai 30 sentimeter.”

Pemerintah pusat Spanyol membentuk komite krisis untuk membantu mengkoordinasikan upaya penyelamatan.

Hujan telah mereda di Valencia pada Rabu pagi. Namun, lebih banyak badai diperkirakan akan terjadi hingga hari Kamis (31/10), menurut layanan cuaca nasional Spanyol.

Spanyol masih dalam masa pemulihan akibat kekeringan parah awal tahun ini. Para ilmuwan mengatakan peningkatan episode cuaca ekstrem kemungkinan terkait dengan perubahan iklim. [th/em]