Kebakaran, Jumat (2/4), menghancurkan lebih dari 20 toko di pasar darurat dekat kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh selatan, menewaskan sedikitnya tiga orang, kata polisi dan sejumlah saksi mata.
Kepala polisi setempat Ahmed Sanjur Morshed mengatakan mereka menemukan ketiga mayat korban itu dari puing-puing reruntuhan setelah petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu beberapa jam untuk mengendalikan api.
Kebakaran terjadi Jumat pagi ketika para penghuni kamp Kutupalong, yang menampung para pengungsi Rohingya dari Myanmar, sedang tertidur.
Sayedul Mustafa, pemilik salah satu toko yang terbakar, membenarkan bahwa ketiga korban yang tewas adalah stafnya.
Emdadul Haque, pejabat Dinas Pemadam Kebakaran dan Pertahanan Sipil, mengatakan mereka harus berjuang selama lebih dari tiga jam untuk mengendalikan api.
Ia mengatakan beberapa orang lainnya juga terluka.
Tidak jelas bagaimana kebakaran itu berawal. Musibah itu terjadi setelah kebakaran dahsyat lainnya bulan lalu di kamp itu yang menewaskan 15 orang, mencederai 560 lainnya, dan membuat sekitar 45.000 orang kehilangan tempat tinggal.
Lembaga-lembaga bantuan dan pemerintah Bangladesh mengatakan mereka telah mulai membangun kembali tempat-tempat penampungan tersebut setelah kebakaran besar bulan lalu.
Pihak berwenang telah mengirim sekitar 13.000 pengungsi ke sebuah pulau dalam beberapa bulan terakhir. Pulau tersebut telah disiapkan pemerintah untuk menampung 100.000 pengungsi. Para pejabat mengatakan upaya mereka untuk mengirim lebih banyak pengungsi akan terus berlanjut.
Bangladesh telah menampung lebih dari satu juta Muslim Rohingya. Sebagian besar dari mereka melarikan diri dari Myanmar pada 2017 untuk menghindari tindakan keras militer negara itu.
PBB mengatakan tindakan keras militer Myanmar terhadap Rohingya tergolong genosida, tuduhan yang dibantah Myanmar.
Bangladesh telah menampung para pengungsi di kamp-kamp yang padat, dan ingin mulai mengirim mereka kembali ke Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Tetapi beberapa upaya yang digelar gagal karena umumnya para pengungsi Rohingya menolak untuk pergi. Mereka khawatir akan menghadapi lebih banyak kekerasan di negara yang menyangkal hak-hak dasar mereka itu, termasuk hak kewarganegaraan.
Upaya repatriasi menjadi semakin tidak pasti pada bulan Februari, setelah militer Myanmar melakukan kudeta dan menggantikan pemerintah sipil terpilih yang telah menjabat sejak 2016. [ab/lt]
