Dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/1), peneliti dari PDIP, Hamid Basyaib mengatakan Indonesia masih membutuhkan perbaikan ekonomi agar masyarakat sejahtera. Ia menegaskan kegaduhan politik yang akhir-akhir ini semakin memanas jangan sampai menganggu program sektor ekonomi yang sudah direncanakan pemerintah. Meski diakuinya Presiden Joko Widodo sudah berupaya memperbaiki iklim investasi untuk mendongkrak perekonomian, ia mengingatkan realisasi dilapangan juga jangan sampai disalahgunakan sehingga butuh pengawasan ketat dan evaluasi rutin oleh presiden.
“Bagaimana caranya menarik investor asing? Caranya gampang sekali dan sudah dipraktekan oleh berpuluh-puluh negara, cara berpkir pebisnis juga sangat sederhana, mau cari untung, syaratnyapun sudah baku, kalau Anda bawa duit Anda dijadikan raja, di Singapura juga begitu, satu yang paling pokok sederhanakan perizinan, sudah jelas sekali menunjukkan ada rantai perizinan yang membelit, perizinan adalah sumber korupsi,” ujar Hamid.
Pengamat dari lembaga kajian ekonomi INDEF, Fadhil Hasan juga mengatakan hal sama. Ia berpendapat upaya menekan angka kemiskinan harus tetap menjadi prioritas pemerintah dan upaya tersebut dapat dilakukan di antaranya dengan cara menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Usai diskusi kepada pers, kolumnis politik yang juga pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha, Fachry Ali menegaskan, meski masih ada kekurangan dalam beberapa hal, secara keseluruhan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi positif. Bahkan menurutnya harapan masyarakat masih tinggi terhadap pemerintahan saat ini terutama dalam hal perbaikan ekonomi.
Fachry Ali menilai kinerja Menteri ESDM, Sudirman Said serta Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti patut dicontoh karena tegas dan berani mempertahankan hal-hal yang dinilai benar dan tidak melanggar hukum.
