Tiga tahun setelah demonstrasi-demonstrasi besar mendorong penggulingan presiden Mohammed Morsi, rakyat Mesir semakin merasakan hilangnya kebebasan, demi menjamin apa yang disebut kestabilan dalam negeri.
Pada 30 Juni 2013, jutaan rakyat turun ke jalan-jalan di Kairo dan kota-kota lain menuntut pencopotan Presiden Morsi, yang dianggap terlalu memecah-belah.
Tuntutan mereka terkabul tiga hari kemudian ketika militer turun tangan untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari tiga tahun untuk menggulingkan presiden. Tapi beda dengan Hosni Mubarak yang juga digulingkan setelah lama berkuasa sebagai diktator, Mohammed Morsi adalah presiden yang terpilih secara demokratis.
Kini, setelah Jenderal Abdel Fattah al-Sissi menjadi presiden, pemerintahannya tidak mentolerir aksi-aksi protes ataupun kritik.
“Kalau saya melihat ke belakang, tanggal 30 Juni tahun 2013, saya merasa kami telah tertipu oleh militer,” kata pengacara hak asasi manusia terkenal Gamal Eid.
Bagi aktivis sekuler, tadinya mereka merasa ada harapan baik setelah militer membentuk pemerintahan dan menempatkan bekas hakim agung Adly Mansour sebagai presiden sementara. Seorang tokoh ekonomi yang liberal diangkat sebagai perdana menteri.
Tapi dalam bulan-bulan berikutnya, Dinas Keamanan mulai bergerak dan menumpas para pendukung Morsi, menangkap bekas presiden itu serta memenjarakan ribuan anggota Ichwanul Muslimin.
Penumpasan itu mencapai puncaknya tanggal 14 Agustus tahun 2014, ketika polisi menembak mati ratusan kelompok Islamis yang berdemonstrasi di Kairo. Itu adalah pembunuhan masal terburuk dalam sejarah modern Mesir.
Tapi pada bulan Mei tahun 2015 Jenderal Sissi terpilih menjadi presiden dengan dukungan 97 persen suara. Pemilihan itu diboikot oleh Ichwanul Muslimin dan kelompok-kelompok pembangkang lainnya. [ii/ps]
