KAIRO —
Beberapa warga Mesir berdebat di sebuah klub di Kairo mengenai hasil sementara referendum konstitusi putaran kedua, yang nampaknya disetujui sekitar duapertiga pemberi suara. Komite referendum Mesir dijadwalkan akan mengumumkan hasil resmi Senin (24/12).
Kelompok Ikhwanul Muslimin melaporkan dalam situs Internetnya, dalam referendum putaran kedua Sabtu (22/12), 71 persen orang menyetujui rancangan konstitusi itu, sementara 29 persen menentangnya. Dalam putaran pertama pada 15 Desember, 56 persen orang menyetujuinya.
Front Penyelamatan Nasional yang beroposisi bersikukuh, referendum itu penuh kecurangan. Namun, kelompok itu setuju untuk ikut dalam pemilihan parlemen yang akan dilangsungkan beberapa bulan lagi.
Mantan redaktur dan penerbit surat kabar Mesir Hisham Kassem mengatakan, konstitusi baru itu tidak sah karena proses yang digunakan untuk merancangnya dan karena cara pemungutan suara yang dilakukan untuk menyetujuinya.
“Mereka melakukan kecurangan dalam referendum itu. Jelas-jelas kecurangan. Karenanya rancangan konstitusi itu tidak sah. Terlepas dari kegagalan dalam prosedur pembuatan konstitusi itu, konstitusi itu sendiri diloloskan melalui referendum yang curang,” keluhnya.
Kassen juga mengecam Barat dan Amerika atas apa yang disebutnya “kegagalan Mesir dalam memperjuangkan kebebasan dan hak asasi manusia.” Sejumlah pemimpin oposisi mendamprat Barat karena tidak mengecam proses yang digunakan untuk menyetujui konstitusi Mesir yang baru.
Mayoritas hakim Mesir menolak mengawasi referendum, dan tim yang kebanyakan terdiri dari hakim berhaluan Islam mengawasinya. Namun, pejabat referendum Mahmoud Abou Shousha mengatakan kepada saluran televisi Arab, kementerian kehakiman setuju untuk mengkaji keluhan-keluhan kecurangan.
Cendekiawan Timur Tengah di Lembaga Hoover, Universitas Stanford, Fouad Ajami, mengatakan kepada VOA “referendum itu tidak sempurna, namun lebih baik dari alternatif yang ada." Ia juga menuding kelompok liberal Mesir dan aktivis sekuler karena mengakibatkan “kekacauan di antara kelompok mereka sendiri.”
Ajami menggambarkan Mesir sebagai negara yang terpecah, atau dirusak oleh “dualisme budaya,” yang katanya “tercermin dalam referendum itu.” Namun, ia meremehkan pentingnya sengketa tentang konstitusi itu, dan mengatakan “banyak negara tidak hidup dalam konstitusi” . Konstitusi, katanya, “tidak memberi perlindungan dari kezaliman.”
Sementara itu, pemimpin Ikhwanul Muslimin Mohamed Badie mengatakan kepada wartawan, referendum itu “adalah yang pertama kali dalam sejarah Mesir disetujui oleh suara mayoritas.” Ia menambahkan, “Mesir bisa menentukan nasib sendiri.”
Kelompok Ikhwanul Muslimin melaporkan dalam situs Internetnya, dalam referendum putaran kedua Sabtu (22/12), 71 persen orang menyetujui rancangan konstitusi itu, sementara 29 persen menentangnya. Dalam putaran pertama pada 15 Desember, 56 persen orang menyetujuinya.
Front Penyelamatan Nasional yang beroposisi bersikukuh, referendum itu penuh kecurangan. Namun, kelompok itu setuju untuk ikut dalam pemilihan parlemen yang akan dilangsungkan beberapa bulan lagi.
Mantan redaktur dan penerbit surat kabar Mesir Hisham Kassem mengatakan, konstitusi baru itu tidak sah karena proses yang digunakan untuk merancangnya dan karena cara pemungutan suara yang dilakukan untuk menyetujuinya.
“Mereka melakukan kecurangan dalam referendum itu. Jelas-jelas kecurangan. Karenanya rancangan konstitusi itu tidak sah. Terlepas dari kegagalan dalam prosedur pembuatan konstitusi itu, konstitusi itu sendiri diloloskan melalui referendum yang curang,” keluhnya.
Kassen juga mengecam Barat dan Amerika atas apa yang disebutnya “kegagalan Mesir dalam memperjuangkan kebebasan dan hak asasi manusia.” Sejumlah pemimpin oposisi mendamprat Barat karena tidak mengecam proses yang digunakan untuk menyetujui konstitusi Mesir yang baru.
Mayoritas hakim Mesir menolak mengawasi referendum, dan tim yang kebanyakan terdiri dari hakim berhaluan Islam mengawasinya. Namun, pejabat referendum Mahmoud Abou Shousha mengatakan kepada saluran televisi Arab, kementerian kehakiman setuju untuk mengkaji keluhan-keluhan kecurangan.
Cendekiawan Timur Tengah di Lembaga Hoover, Universitas Stanford, Fouad Ajami, mengatakan kepada VOA “referendum itu tidak sempurna, namun lebih baik dari alternatif yang ada." Ia juga menuding kelompok liberal Mesir dan aktivis sekuler karena mengakibatkan “kekacauan di antara kelompok mereka sendiri.”
Ajami menggambarkan Mesir sebagai negara yang terpecah, atau dirusak oleh “dualisme budaya,” yang katanya “tercermin dalam referendum itu.” Namun, ia meremehkan pentingnya sengketa tentang konstitusi itu, dan mengatakan “banyak negara tidak hidup dalam konstitusi” . Konstitusi, katanya, “tidak memberi perlindungan dari kezaliman.”
Sementara itu, pemimpin Ikhwanul Muslimin Mohamed Badie mengatakan kepada wartawan, referendum itu “adalah yang pertama kali dalam sejarah Mesir disetujui oleh suara mayoritas.” Ia menambahkan, “Mesir bisa menentukan nasib sendiri.”
