Para petani di Asia meluncurkan sebuah kampanye di Manila, Filipina, Selasa (25/9) yang menolak perjanjian internasional mengenai tembakau yang menurut mereka dapat menghancurkan penghidupan 10 juta petani di Asia.
Asosiasi Penanam Tembakau Internasional (ITGA) mengatakan bahwa kampanye yang diluncurkan oleh cabang lembaga tersebut di Asia menyertakan petisi daring dan kesaksian di YouTube untuk mendesak pemerintah-pemerintah menolak beberapa proposal yang dikembangkan dalam perjanjian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tersebut.
Ketua ITGA Antonio Abrunhosa mengatakan bahwa para petani menolak usulan yang membatasi area penanaman tembakau dan pembatasan lain yang akan mengurangi produksi tembakau.
Perjanjian yang disebut Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau (FCTC) telah diadopsi oleh 176 negara sejak pembentukannya pada 2005. Perjanjian yang bertujuan mempromosikan alternatif-alternatif untuk penanaman tembakau akan dibahas oleh para pihak yang menandatangani perjanjian itu pada pertemuan di Korea Selatan November nanti. Perjanjian itu hanya akan mengikat negara-negara yang secara formal mengadopsinya dalam sebuah protokol atas perjanjian tersebut.
“Kami meminta para pemimpin di Asia untuk mempertahankan mata pencarian 10 juta petani tembakau di wilayah ini dengan menolak panduan WHO-FCTC yang absurd ini,” ujar Asuncion Lopez, juru bicara ITGA Asia.
Kelompok-kelompok anti-tembakau mengkritik ITGA dengan mengatakan bahwa hilangnya mata pencarian karena perjanjian tersebut tidak sebanding dengan hilangnya jutaan nyawa akibat merokok.
Abrunhosa mengatakan penelitian-penelitian yang ada menunjukkan sulitnya menggantikan tembakau dengan tanaman lain dengan tingkat penghasilan dan tenaga kerja yang sama. Ia mengatakan bahwa tanaman-tanaman lain yang menguntungkan membutuhkan investasi besar, tanah pertanian yang lebih luas dan tidak memiliki cukup pasar untuk menyerap 30 juta petani tembakau.
Lima dari tujuh produsen tembakau terbesar di dunia – Amerika Serikat, Malawi, Zimbabwe, Indonesia, Argentina – belum menandatangani perjanjian WHO. Penurunan produksi di negara-negara yang telah menandatangani konvensi tersebut dapat diimbangi oleh negara-negara yang tidak terikat perjanjian tersebut, ujar Abrunhosa. (AP)
Asosiasi Penanam Tembakau Internasional (ITGA) mengatakan bahwa kampanye yang diluncurkan oleh cabang lembaga tersebut di Asia menyertakan petisi daring dan kesaksian di YouTube untuk mendesak pemerintah-pemerintah menolak beberapa proposal yang dikembangkan dalam perjanjian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tersebut.
Ketua ITGA Antonio Abrunhosa mengatakan bahwa para petani menolak usulan yang membatasi area penanaman tembakau dan pembatasan lain yang akan mengurangi produksi tembakau.
Perjanjian yang disebut Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau (FCTC) telah diadopsi oleh 176 negara sejak pembentukannya pada 2005. Perjanjian yang bertujuan mempromosikan alternatif-alternatif untuk penanaman tembakau akan dibahas oleh para pihak yang menandatangani perjanjian itu pada pertemuan di Korea Selatan November nanti. Perjanjian itu hanya akan mengikat negara-negara yang secara formal mengadopsinya dalam sebuah protokol atas perjanjian tersebut.
“Kami meminta para pemimpin di Asia untuk mempertahankan mata pencarian 10 juta petani tembakau di wilayah ini dengan menolak panduan WHO-FCTC yang absurd ini,” ujar Asuncion Lopez, juru bicara ITGA Asia.
Kelompok-kelompok anti-tembakau mengkritik ITGA dengan mengatakan bahwa hilangnya mata pencarian karena perjanjian tersebut tidak sebanding dengan hilangnya jutaan nyawa akibat merokok.
Abrunhosa mengatakan penelitian-penelitian yang ada menunjukkan sulitnya menggantikan tembakau dengan tanaman lain dengan tingkat penghasilan dan tenaga kerja yang sama. Ia mengatakan bahwa tanaman-tanaman lain yang menguntungkan membutuhkan investasi besar, tanah pertanian yang lebih luas dan tidak memiliki cukup pasar untuk menyerap 30 juta petani tembakau.
Lima dari tujuh produsen tembakau terbesar di dunia – Amerika Serikat, Malawi, Zimbabwe, Indonesia, Argentina – belum menandatangani perjanjian WHO. Penurunan produksi di negara-negara yang telah menandatangani konvensi tersebut dapat diimbangi oleh negara-negara yang tidak terikat perjanjian tersebut, ujar Abrunhosa. (AP)
