Beberapa kelompok atau individu terkait terorisme secara terbuka berkampanye dalam pemilihan umum Pakistan yang dijadwalkan pada 25 Juli. Anggota partai-partai politik utama khawatir tentang dampaknya jika orang-orang itu terpilih ke parlemen.
Hafiz Saeed, pria yang tercantum dalam daftar teroris AS dan PBB, disambut hangat di sebuah rapat umum pemilu di Islamabad. Komisi pemilihan menolak pendaftaran partainya, Liga Muslim Milli, sehingga kelompok itu menerjunkan sejumlah kandidat dengan nama lain, Gerakan Allah o Akbar. Tetapi para kandidat itu menampilkan gambar Saeed dengan jelas di spanduk mereka, sehingga afiliasi mereka tidak diragukan lagi. Partainya mendukung lebih dari 250 kandidat untuk DPR-D dan DPR Pusat.
“Para pemimpin kami memutuskan dalam lima, enam bulan terakhir bahwa kami akan mengikuti pemilihan. Kami mendapat respons yang baik. Orang-orang bosan dengan partai politik lama. Tak satu pun dari mereka telah membantu rakyat biasa," kata Saeed Gujjar, kandidat dari Allah o Akbar.
Kelompok sektarian terlarang lain yang disebut ASWJ, yang terkait dengan pembunuhan ribuan Muslim Syiah, katanya akan mengajukan kandidat dengan nama baru juga. Nama pemimpin partai itu, Mohammad Ahmed Ludhianvi, telah dihapus dari daftar pengawasan bulan lalu, asetnya dicairkan, dan larangan perjalanannya dicabut.
Beberapa institusi keamanan Pakistan telah berbicara tentang pengakuan politik bagi kelompok-kelompok ini untuk mengatasi masalah ekstremisme dengan kekerasan. Namun para analis mengatakan jika dimasukkan ke arena politik tanpa rencana deradikalisasi yang komprehensif, mereka dapat merusak Pakistan.
“Sejauh ini, kesan seluruh dunia, dan yang kita dapatkan, adalah bahwa tidak ada rencana untuk merehabilitasi mereka atau membuat mereka lebih moderat. Malah tampaknya ada rencana untuk memperluas pengaruh mereka,” ujar pengamat Amir Rana.
Anggota partai politik utama Pakistan juga khawatir akan dampak kelompok-kelompok ini dalam politik.
Dalam sesi baru-baru ini, beberapa senator memperingatkan komisi pemilihan agar tidak mengizinkan partisipasi mereka dalam pemilu mendatang.
Komisi Pemilihan telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada tiga kandidat agar menjelaskan kaitan mereka dengan kelompok terlarang. Namun juru bicara komisi itu menolak berkomentar mengapa beberapa orang diizinkan berkampanye secara terbuka. [as]
