Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang melangsungkan pendataan dan identifikasi keluarga penerima manfaat, yang akan menerima bantuan pemerintah berupa tunjangan non-tunai. Wakil Gubenur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, selaku ketua Rumpun Ekonomi dan Sosial, Gugus Tugas Penanggulangan Virus Corona Provinsi Jawa Timur, memastikan adanya penambahan jumlah bantuan dan sasaran penerima bantuan pemerintah non-tunai.
“Kita menyadari bahwa kondisi ini lebih sulit lagi bagi mereka yang tidak memiliki akses ke pekerjaan di sektor pertanian, karena di sektor pertanian produksi relative masih bisa berjalan. Oleh karena itu kini sedang dilakukan pematangan dan identifikasi, sasaran-sasaran yang akan mendapatkan suplemen. Dari KPM (keluarga penerima manfaat) yang eksis maupun yang perluasan, akan dilihat mana yang kemudian perlu mendapatkan suplemen,” kata Emil Elestianto Dardak.
Pada Maret 2020 sekitar 15,2 juta keluarga penerima manfaat di berbagai penjuru Indonesia, termasuk Jawa Timur, mendapatkan bantuan nasional. Namun menurut Emil, khusus untuk Jawa Timur masih ada sekitar 840.000 KPM yang belum tertangani, dan itu akan menjadi fokus penanganan pemerintah provinsi Jawa Timur.
“Nah, mulai bulan April ada tambahan 4,8 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Berdasarkan data Dinsos, ada tambahan 1.042.000 keluarga penerima manfaat yang akan memperoleh BPNT (bantuan pemerintah non-tunai). Dengan tambahan ini, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS), masih tersisa sekitar 840.000-an rumah tangga atau keluarga yang diharapkan bisa menerima manfaat tapi belum terpenuhi,” papar Emil.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berharap bantuan pemerintah non-tunai ini dapat diterima oleh masyarakat sesuai sasaran, terutama yang terdampak langsung pandemi virus corona. Penyaluran bantuan itu nantinya akan melalui himpunan bank negara, seperti BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri.
“Ini menjadi penting untuk memastikan bahwa yang kita berikan itu tepat sasaran, dan yang kita berikan ini akan bisa lebih mudah proses akuntabilitasnya, karena Himbara (Hmpunan Bank Milik negara) lah yang selama ini dipercaya oleh pemerintah untuk mendistribusikan PKH (program keluarga harapan) dan bantuan pemerintah non-tunai,” ujar Khofifah Indar Parawansa. [pr/ab]
