Kemelut dalam organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) masih berlanjut bahkan kini masuk dalam ranah anggaran negara. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, Andi Mallarangeng menyatakan akan men-stop menyalurkan dana APBN ke PSSI, namun Badan Anggaran DPR RI menilai keputusan tersebut harus dipelajari secara hukum.
Keputusan yang disampaikan pemerintah pada hari Senin menurut Menteri Andi Mallarangeng karena pihaknya sudah tidak percaya dengan Nurdin Halid. Ketidakpercayaan tersebut muncul sejak Nurdin Halid bersikukuh mencalonkan diri kembali sebagai Ketua Umum PSSI setelah ia menjabat sejak 2003 hingga akhirnya Nurdin Halid dinilai dengan sengaja menggagalkan Kongres PSSI di Pekanbaru, Riau akhir pekan lalu.
Agenda Kongres PSSI tersebut untuk memilih kepengurusan baru PSSI. Turunnya Nurdin Halid dari jabatan Ketua Umum PSSI terus mengemuka sejak tahun lalu karena dinilai ia sebagai mantan narapidana tidak lagi pantas kembali memimpin PSSI. Pada tahun 2005 Nurdin divonis penjara dua tahun enam bulan atas kasus pelanggaran impor beras dari Vietnam. Selain itu Nurdin juga dinyatakan bersalah atas kasus korupsi minyak goreng Koperasi Distribusi Indonesia.
Mennegpora Andi Mallarangeng mengatakan, “Seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk kepolisian negara Republik Indonesia tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum saudara Nurdin Halid serta seluruh kegiatan keolahragaannya.”
Menteri Andi Mallarangeng menambahkan, selanjutnya pemerintah menghentikan pengucuran dana yang diambil dari anggaran negara untuk kegiatan PSSI. “Dengan ini pula maka pemerintah menghentikan sementara penyaluran dana yang bersumber dari APBN sampai terbentuk kepengurusan PSSI yang baru periode 2011 sampai 2015, ” demikian ujar Andi.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Utut Adianto menegaskan saat ini pihaknya sedang mempelajari keputusan pemerintah menghentikan dana PSSI karena menurutnya secara hukum harus dibicarakan terlebih dahulu oleh DPR RI.
“Saya tidak bisa mengatakan iya atau tidak ini wilayahnya pengacara. Tetapi, waktu itu anggaran sudah dikucurkan. Kalau sudah diketuk di badan anggaran, pemahamannya sudah menjadi undang-undang APN; sudah diketuk 26 Oktober silam, PSSI dibantu sebesar 80 miliar untuk pembinaan berupa sekolah sepak bola,” ujar Utut Adianto.
Utut Adianto juga menyayangkan kemelut antara PSSI dan pemerintah yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Menurutnya masih banyak hal lain yang lebih penting terkait anggaran negara untuk ditangani pemerintah.
Utut menambahkan, “Seolah-olah ini semua jadi urusan negara? Juga tidak, bahwa negara membantu karena memang ada kementerian pemuda dan olah raga, harusnya kan negeri ini akan serius misalkan harga pangan mahal, misalnya bagaimana mengatasi harga minyak yang di tingkat dunia ini, sangat yang mendasar, dari sini kita melihat bahwa titik fokus bangsa kita jauh dari substansi.”
Dalam kesempatan berbeda, Nurdin Halid justeru mempertanyakan sikap pemerintah yang menurutnya terlampu intervensi kedalam organisasi PSSI. Bahkan ia meminta Menteri Andi Mallarangeng dipecat. Ia juga menyampaikan ditundanya kongres PSSI di Pekanbaru karena alasan keselamatan dirinya dan peserta kongres lain.
“(Saya) meminta kepada Presiden Yudhoyono untuk mencopot saudara Andi Alfian Malaranggeng karena tidak cakap menjadi seorang menteri dan tidak pantas menjadi seorang menteri, sebagai anak bangsa sekalipun saya sampah, tapi sekecil apapun saya telah berbuat untuk bangsa dan negara,” tukas Ketua PSSI Nurdin Halid.
