Tautan-tautan Akses

Kemlu: Tak Ada Urgensi Tanggapi Laporan Soal Dorongan Membuka Hubungan dengan Israel


Warga Muslim Indonesia mengecam keputusan pemerintah AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota, Israel, dalam aksi unjuk rasa di Jakarta, 11 Mei 2018 (foto: ilustrasi).
Warga Muslim Indonesia mengecam keputusan pemerintah AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota, Israel, dalam aksi unjuk rasa di Jakarta, 11 Mei 2018 (foto: ilustrasi).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan tidak ada urgensi menanggapi laporan soal dorongan Amerika agar Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan nasional dan landasan politik luar negeri.

CEO International Development Finance Corporation (IDFC) Adam Boehler, dalam wawancara dengan Bloomberg, di Yerusalem, Senin lalu (21/12) mengungkapkan bahwa pihaknya sempat menawarkan untuk melipatgandakan bantuan dana pembangunan yang telah diberikan pada Indonesia jika saja negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia itu bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Saat ini portofolio bantuan IDFC pada “sovereign wealth fund” – atau badan pengelola dana abadi milik negara untuk mendanai proyek infrastruktur di seluruh nusantara – mencapai satu miliar dolar. Lembaga itu berupaya menarik dana investasi hingga 15 miliar dolar untuk merangsang pertumbuhan ekonomi mengikuti model yang diadopsi oleh negara-negara berkembang lainnya.

Adam Boehler, CEO IDFC (foto: dok).
Adam Boehler, CEO IDFC (foto: dok).

“Kami bicara dengan mereka (Indonesia, red.) tentang hal ini,” ujar Boehler.

“Jika mereka siap, mereka siap; dan jika mereka siap kami dengan gembira akan lebih memberi dukungan secara finansial dibanding yang sudah kami berikan,” ujar Adam Boehler dalam wawancara itu.

Ditambahkannya, ia tidak kaget jika badan yang dipimpinnya memberikan dana kepada Indonesia hingga “satu atau dua miliar dolar lebih besar.”

Boehler merupakan bagian dari delegasi Amerika-Israel yang dipimpin Penasihat Senior Gedung Putih Jared Kushner, berada di Jerusalem ketika delegasi itu melakukan penerbangan komersil langsung pertama dari Israel ke Maroko pada hari Selasa (22/12), menandai pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara. Maroko adalah negara keempat yang menjalin hubungan dengan Israel setelah Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan.

Jubir Kemlu: Tak Ada Niat Buka Hubungan dengan Israel

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan tidak ada urgensi menanggapi artikel Bloomberg itu karena sikap Indonesia sudah sangat jelas. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, ujar Faizasyah, sudah menggarisbawahi bahwa hingga saat ini tidak ada niat Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah (foto: VOA/Fathiyah)
Juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah (foto: VOA/Fathiyah)

"Kita tidak menyerahkan politik luar negeri berdasarkan faktor eksternal tetapi juga harus menjadikan kondisi atau faktor-faktor di dalam negeri dan prinsip dasar bernegara dan dalam menjalankan diplomasi sebagai rujukan utama," kata Faizasyah.

Lebih jauh lewat pesan teks Faizasyah menegaskan bahwa “Presiden Joko Widod juga sudah membicarakan posisi Indonesia ini dengan Presiden Abbas,” tapi ia tidak merinci kapan pembicaraan itu dilakukan terkait pembukaan hubungan diplomatik beberapa negara Arab dengan Israel.

Diwawancarai secara terpisah pengamat hubungan internasional dari Lembaga Ilmu Politik Indonesia (LIPI) Hamdan Basyar mengakui Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump mungkin saja menekan Indonesia untuk ikut menormalisasi hubungan dengan Israel, tetapi sedianya menghormati kepentingan Indonesia juga.

"Dalam sebuah negara yang merdeka itu tentu kemandirian negara itu harus jelas. Harap ingat. kebijakan luar berkaitan dengan kepentingan nasional. Bagaimana kepentingan nasional kita terhadap Israel? Salah satunya adalah mendukung Palestina," ujar Hamdan.

Terungkap Pertemuan Delegasi Indonesia di Gedung Putih November Lalu

Dalam pernyataannya di Bloomberg, Boehler tidak mengungkapkan siapa dari pihak Indonesia yang terlibat dalam pembicaraan soal normalisasi hubungan Israel dan Indonesia, dan tawaran peningkatan bantuan dana pembangunan itu. Namun Boehler hadir dalam pertemuan Presiden Donald Trump dengan Utusan Presiden Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung Putih tanggal 17 November lalu. Pertemuan itu tidak dimasukkan dalam jadwal resmi Presiden, dan Gedung Putih tidak memberikan pernyataan resmi apapun terkait hal ini.

Utusan Presiden Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan saat bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih tanggal 17 November 2020.
Utusan Presiden Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan saat bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih tanggal 17 November 2020.

Sementara pernyataan pers dan foto-foto pertemuan yang dirilis pemerintah Indonesia menunjukkan selain Presiden Trump, dua penasihat senior Gedung Putih – Ivanka Trump dan Jared Kushner – bersama CEO IDFC Adam Boehler hadir dalam pertemuan itu.

Ketika itu Luhut mengatakan pertemuan lebih bertujuan untuk menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin dengan pemerintah Trump selama ini dan pembahasan soal vaksin.

Meskipun presiden terpilih Joe Biden berjanji akan mengubah sebagian kebijakan pendahulunya, dalam wawancara dengan Bloomberg hari Senin (21/12) Boehler mengatakan badan pimpinannya mendapat dukungan bipartisan dan berharap akan mendapat dukungan serupa di bawah pemerintahan baru nanti. “Saya pikir mereka (pemerintahan Biden.red) akan melanjutkan apa yang telah kami lakukan dan menindaklanjutinya, dan saya harap mereka melakukannya, dan saya akan siap mendukung mereka,” ujarnya.

Kemlu: Tak Ada Urgensi Tanggapi Laporan Soal Dorongan Membuka Hubungan dengan Israel
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:02:57 0:00


Sejak bulan Agustus lalu sudah empat negara Arab menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel, yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Ini berarti sudah tujuh negara Muslim yang memiliki hubungan dengan Israel, setelah Turki pada tahun 1949, Mesir pada tahun 1979 dan Yordania pada tahun 1994. [fw/em]

Recommended

XS
SM
MD
LG