Hasil evaluasi terbaru intelijen AS meragukan prospek rekonsiliasi politik di Afghanistan yang dikoyak perang dan memperingatkan bahwa negara itu menghadapi resiko serius perpecahan politik pada tahun 2016.
Direktur Dinas Intelijen Nasional AS James Clapper mengatakan kepada sebuah komisi Senat, Selasa (10/2), pemerintah di Kabul menghadapi rintangan yang berlanjut dalam mewujudkan kestabilan politik, termasuk kohesi politik yang menyusut, pernyataan-pernyataan pemimpin setempat yang tidak mengindahkan pemerintah pusat, kekurangan dana, dan serangan Taliban yang berlanjut di berbagai penjuru negara itu.
Clapper mengatakan pemerintah Afghanistan akan menghadapi isu-isu yang lebih besar dan lebih memecah belah pada 2016, termasuk implementasi reformasi pemilu dan pemilu parlemen yang sudah lama tertunda.
Hasil evaluasi itu dikeluarkan sementara pemerintah persatuan nasional Presiden Afghanistan Ashraf Ghani diperkirakan akan melangsungkan pembicaraan perdamaian dengan Taliban menjelang akhir Februari untuk mengakhiri pemberontakan yang telah berlangsung 15 tahun. [ab]
