Kepala Komisi Pemilu – yang ditunjuk militer – hari Jumat (21/5) mengatakan badannya sedang mempertimbangkan untuk membubarkan bekas partai berkuasa pimpinan Aung San Suu Kyi karena sedang menghadapi tuduhan terlibat dalam kecurangan pemilu dan pemimpinnya dituduh melakukan pengkhianatan.
Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi memegang tampuk kekuasaan setelah menang telak dalam pemilu 2015 dan bahkan memenangkan suara mayoritas yang lebih besar dalam pemilu November 2020 lalu. NLD sedang bersiap memimpin untuk masa jabatan kedua Februari lalu ketika militer melancarkan kudeta, menangkap Suu Kyi dan puluhan pejabat tinggi pemerintah serta anggota partai NLD.
Pemimpin junta militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing merujuk kecurangan pemilu sebagai alasan pengambilalihan oleh militer, dengan mengatakan “ada kecurangan yang sangat buruk dalam daftar pemilih.” Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung tentara dan menderita kekalahan dalam pemilu itu, menyampaikan tudingan serupa.
Para pengamat independen membantah pernyataan tentang ketidakberesan yang meluas itu.
Partai-partai politik telah dipanggil untuk membahas rencana perubahan dalam sistem elektoral dalam pertemuan hari Jumat (21/5).
Ketua Komisi Serikat Pemilu Thein Soe mengatakan penyelidikan terhadap pemilu tahun lalu yang akan segera rampung, menunjukkan bahwa partai Liga Nasional Untuk Demokrasi telah secara tidak sah bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan keuntungan di TPS-TPS.
“Kami akan menyelidiki dan mempertimbangkan apakah partai ini seharusnya dibubarkan atau tidak, dan apakah para pelaku seharusnya dihukum sebagai pengkhianat,” ujarnya.
Juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric – yang ditemui wartawan dan ditanya tentang reaksinya terhadap kabar itu – mengatakan “jika hal itu terjadi, maka jelas merupakan langkah menuju ke arah yang salah.” Ditambahkannya, “apa yang telah kita lakukan selama ini, yang telah dilakukan Dewan Keamanan PBB, yang telah dilakukan masyarakat internasional, adalah memulihkan demokrasi dan suara rakyat Myanmar,” tegasnya.
Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi, yang mendukung gerakan massa menentang kudeta militer 1 Februari lalu, telah secara terus menerus menghadapi pelecehan sejak kudeta itu. Banyak anggotanya ditangkap, sementara kantornya digeledah dan ditutup.
Junta militer awalnya mengumumkan bahwa pihaknya akan melangsungkan pemilu dalam waktu satu tahun setelah berkuasa, tetapi kemudian mengubah posisinya dan mengatakan penundaan pemilu mungkin mencapai dua tahun.
Sebelum dimulainya reformasi demokrasi di Myanmar sepuluh tahun lalu, Myanmar dipimpin oleh militer selama 50 tahun. [em/pp]
