Dukungan kelompok-kelompok etnis di Myanmar telah membantu Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) yang dimotori Aung San Suu Kyi meraih kekuasaan melalui pemilu bersejarah April lalu.
Kelompok-kelompok, seperti Karen, yang selama puluhan tahun ditindas bekas rezim militer, mengharapkan pulihnya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara itu. Namun dengan peperangan yang terus berlanjut di kawasan-kawasan etnis, para pendukung LND mempertanyakan sikap dan pendirian Suu Kyi.
Menyusutnya dukungan terjadap partai Suu Kyi terbaca pada pemilu parlemen tingkat nasional dan regional baru-baru ini. LND hanya merebut sembilan dari 19 kursi yang diperebutkan dalam pemilu pertama yang dilangsungkan sejak partai Suu Kyi meraih kemenangan meyakinkan akhir 2015.
Vikram Nehru, pakar politik di Carnegie Endowment for International Peace di Washington DC mengatakan, menyusutnya dukungan terhadap perempuan peraih Nobel Perdamaian ini diduga karena kurang tegasnya sikap Suu Kyi dalam melindungi kelompok-kelompok etnis.
“Saya kira, mengingat LND telah berkuasa selama setahun, dan mengingat selama ini LND adalah partai oposisi, partai itu harus menunjukkan sikap yang tegas dalam melindungi kelompok-kelompok etnis. Suu Kyi harus menunjukkan apa yang selama diyakini para pendukungnya bahwa ia akan bisa melakukannya,” kata Vikram Nehru.
Meski demikian Nehru meyakini penyusutan dukungan ini tidak separah yang diperkirakan orang awam. Ia mengatakan, kerusuhan yang melibatkan kelompok minoritas Musim Rohingya, contohnya, memang telah merusak reputasi Suu Kyi secara internasional, tapi tidak di dalam negeri.
Kerusuhan, kata Nehru, justru menegaskan terbatasnya wewenang pemerintah sipil terhadap militer, yang masih berkuasa penuh pada operasi-operasi keamanan. Nehru menegaskan, Myanmar sesungguhnya adalah sebuah negara dengan dua pemerintahan: sipil dan militer.
Sai Nyo Aunt, aktivis pemuda di negara bagian Shan, mengeluhkan sikap Su Kyi. Ia mengatakan, komunitas-komunitas etnis tidak memperoleh keuntungan apapun dari pertumbuhan ekonomi yang dialami negara itu sejak pemerintah sipil berkuasa. Nyo Aunt mengatakan, ia dan para pendukung Suu Kyi, telah memilih perempuan itu untuk memimpin mereka, namun Suu Kyi tidak memperdulikan mereka. Menurutnya, kelompok-kelompok etnis selama ini berharap Suu Kyi akan mewakili suara mereka, namun kenyataannya Suu Kyi memilih untuk tutup mulut.
Sejak pembicaraan perdamaian berlangsung pertama kali Agustus lalu, kekerasan sesungguhnya terus meningkat di banyak kawasan etnis di Myanmar. Bahkan, hanya satu kelompok dengan kekuatan militer berarti, yang bersedia menandatangani kesepakatan gencatan senjata nasional sebelum pemilu parlemen.
Kelompok-kelompok HAM menyerukan agar Suu Kyi menunjukkan sikapnya dan mendukung penyelidikan mengenai penindasan besar-besaran di negara bagian Rakhine di mana puluhan ribu Muslim Rohingya terpaksa mengungsi sejak Oktober lalu.
Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Asia Phil Robertson mengatakan kepada VOA, Suu Kyi perlu menunjukkan sikap bahwa ia mendukung komisi pencari fakta dalam usaha mencari tahu siapa yang melakukan pelanggaran HAM di negara bagian Rakhine. Robertson mengatakan, merupakan kekeliruan besar jika Suu Kyi malah membela tindakan-tindakan militer di Rakhine. [ab/lt]
