Diperkirakan ada lebih dari ¼ juta senjata ilegal di Australia meskipun pejabat pemerintah mengakui jumlah yang sesungguhnya, sulit diketahui. Proliferasi senjata ilegal baru-baru ini dan kemungkinan dampaknya pada keamanan nasional serta kekhawatiran mengenai kejahatan terorganisir menyebabkan pemerintah di Canberra mengeluarkan amnesti selama tiga bulan dimulai 1 Juli.
Amnesti itu memberi warga Australia kesempatan untuk menyerahkan senjata gelap mereka tanpa takut mendapat hukuman. Siapa saja yang didapati memiliki senjata ilegal di luar periode itu akan dikenakan denda sampai 212 ribu dolar atau dihukum sampai 14 tahun penjara.
Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan mengatakan penyanderaan mematikan di sebuah café di pusat Sydney bulan Desember 2014, pembunuhan terhadap seorang akuntan polisi di Sydney setahun berikutnya dan tembak-menembak fatal di Brighton pinggiran kota Melbourne adalah bukti perlunya amnesti.
"Perlu diingat pentingnya melakukan ini. Kita tahu penyanderaan di Café Lindt menggunakan senjata ilegal, pembunuhan Curtis Cheng menggunakan senjata ilegal. Meskipun beberapa aspek peristiwa di Brighton belum diketahui tapi hasilnya diperkirakan pasti sama. Jadi jelas situasi keamanan nasional kita merosot, situasi keamanan dimana sudah ada lima serangan teror di negara kita dan yang menyedihkan sebagian besar menggunakan senjata ilegal," ujar Keenan.
Keputusan serupa menyusul penembakan di Port Arthur pada pertengahan tahun 1990-an yang juga membatasi kepemilikan senjata otomatis dan semi otomatis.
35 orang tewas ketika seorang penyerang bersenjata semi otomatis menyerang bekas kawasan tahanan di Port Arthur tempat wisata terkenal di negara bagian pulau Tasmania. Peristiwa itu adalah penembakan massal terburuk dalam sejarah Australia.
Para pejabat mengatakan langkah-langkah pengawasan senjata yang ketat setelah penembakan di Port Arthur itu mencegah pembunuhan massal lebih jauh. [my/al]
