Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Rabu (17/1) meminta komitmen tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilihan Umum 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Pada acara tersebut ketiga capres menyampaikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.
Anies Janji Pulihkan Kepercayaan Masyarakat pada KPK
Berbicara dalam acara Paku Integritas Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024, capres Anies Baswedan menggarisbawahi komitmen untuk memberantas korupsi harus dimulai dari yang paling puncak atau presiden. Dia menilai ada masalah yang sangat serius dalam kepercayaan publik mengenai pemberantasan korupsi.
Jika kelak terpilih menjadi orang nomor satu, Anies mengatakan akan memulihkan kepercayaan masyarakat dengan “mengembalikan KPK menjadi lembaga yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menindak seluruh tindakan korupsi.” Untuk itu ia mengusulkan amandemen undang-undang, memperbaiki rekrutmen KPK, meningkatkan standar kode etik bagi pimpinan dan staf KPK, serta mengoptimalisasi laporan harta dan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
"Kami melihat perlunya kita menuntaskan RUU Perampasan Aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan," kata Anies.
Anies juga ingin mendorong pengesahan RUU Pendanaan Politik karena proses politik yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik menjadi salah satu sumber korupsi. Prioritas pemberantasan korupsi menurutnya harus dimulai dari sektor pendapatan negara, sumber daya alam dan laut, pangan, layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur), dan bisnis ilegal.
Prabowo Siap Berantas Korupsi dengan Pembuktian Terbalik
Dalam kesempatan yang sama, capres nomor urut dua, Prabowo Subianto, mengatakan akan memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total, jika kelak terpilih. Ia menilai penanggulangan korupsi membutuhkan kebijakan menyeluruh yang memberikan efek jera kepada pejabat publik yang tidak jujur dalam laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan program penghapusan korupsi harus berjalan secara realistis dan sistemik, serta mengusulkan penindakan korupsi dengan metode pembuktian terbalik – jika perlu. “Kita harus secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil-pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya harus dijamin dan diperbaiki. Hakim-hakim dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada intensif untuk korupsi sama sekali, Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan realistis,” kata Prabowo.
Senada dengan Anies, Prabowo sependapat bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai oleh kemauan politik presiden sebagai pucuk pimpinan kekuasaan.
Ganjar Siap Percepat Digitalisasi untuk Berantas Korupsi
Sementara itu capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, sepakat memulai pemberantasan korupsi dari atas, dari tingkat pemimpin. Tetapi menurutnya hal itu harus ditindaklanjuti dengan memperbaiki regulasi dan mempercepat digitalisasi.
“Menurut Anda kita harus mencegah korupsi, gampang pak, ada teladan atau contoh dari pimpinan tidak? kalau tidak ada jangan omong tinggi-tinggi, jangan omong muluk-muluk karena itulah praktik yang dihadapi dalam birokrasi. Kemudian birokrasi dipules dengan digitalisasi. Karena kalau regulasi dan sistem kelembagaan sudah baik maka aktor yang harus kita pilih juga harus baik,” ujar Ganjar.
Ketua KPK Akui Pemberantasan Korupsi Kini Stagnan
Dalam sambutannya di awal acara, Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan “Paku Integritas” adalah program KPK untuk meminta komitmen pemberantasan korupsi dari para penyelenggara negara, mulai menteri, gubernur, bupati, wali kota, serta pejabat eselon dari beragam kementerian dan lembaga.
Ia mengakui kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami stagnasi dan bahkan cenderung menurun. Namun ia yakin presiden yang terpilih nanti akan memimpin upaya pemberantasan, terutama di kalangan pembantu dekatnya, dan kemudian mengkoordinasikan upaya itu bersama partai politik – baik koalisi pendukung maupun partai-partai lain – untuk bersama masyarakat menjadikan korupsi sebagai musuh utama.
Sepanjang tahun 2023 lalu KPK menerima 5.079 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi.
KPK juga berhasil mengusut tiga kasus korupsi besar lewat pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yaitu perkara mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono, dan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. [fw/em]
Forum