Rombongan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan sejumlah pemantau asing, termasuk dari Afghanistan, selama sekitar satu jam meninjau pelaksanaan pemilihan umum serentak di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (17/4).
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik juga ikut mendampingi.
Kepada rombongan KPU dan peninjau asing, Kepala Rutan Cipinang Oga Darmawan menjelaskan saat ini terdapat
Kapasitas Rutan Cipinang sebanyak 1.387 tahanan di Rutan Cipinang, namun dihuni 4.386 orang.
"Kami diberi kesempatan untuk memilih untuk warga binaan kami sebanyak 1.110 tahanan," kata Oga.
Dia menambahkan proses pencoblosan untuk pemilihan presiden sekaligus pemilihan legislatif dimulai sejak pukul 7.00 hingga pukul 13.00. Di Rutan Cipinang terdapat tujuh tempat pemungutan suara (TPS), yakni TPS nomor 168 hingga TPS 174.
Situasi pemungutan suara di Rutan Cipinang berlangsung tertib dan aman. Warga binaan, berkaus biru, mengikuti aturan. Mereka duduk atau berdiri mengantre menunggu giliran untuk melaksanakan hak pilihnya.
Ketua KPU Arief Budiman sempat berbincang singkat dengan empat penghuni Rutan Cipinang. Dia cuma menanyakan nama dan daerah asal mereka.
Sedangkan wartawan tidak diperkenankan mewawancarai tahanan.
Arief mengatakan pihaknya mengundang KPU dari 33 negara untuk ikut memantau pelaksanaan pesta demokrasi hari ini. KPU juga mengundang perwakilan dari 30-an negara asing. Juga ada sembilan lembaga nirlaba asing.
Secara keseluruhan ada 286 anggota delegasi ikut dalam program pemantauan.
Tujuan mengajak pemantau asing ke beberapa TPS, kata Arief, untuk menunjukkan kepada dunia internasional, pemilihan umum di Indonesia berlangsung sangat transparan.
"Semua orang bisa lihat, semua orang bisa akses. Bukan hanya mengakses di TPS, bahkan mereka dari rumah-rumah bisa mengakses," ujar Arief. Akses siapa pemilihnya, siapa peserta pemilunya, bagaimana profil. Bahkan nanti di bagian akhir mereka bisa mengakses hasil penghitungan suaranya seperti apa."
Selain itu, KPU ingin mempromosikan demokrasi Indonesia kepada banyak negara. Dia menambahkan banyak negara mengadopsi cara-cara pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.
Arief mengungkapkan yang paling menarik bagi negara lain adalah KPU mempublikasikan hasil pemilihan umum dari semua TPS.
Arief menegaskan pemilihan umum harus tetap dilaksanakan meski di sejumlah tempat terdapat kondisi-kondisi mengharuskan pemilihan umum ditunda atau dilanjutkan kemudian.
Dia berharap semua pihak, termasuk masyarakat, harus ikut mengawasi kalau ada politik uang. Dia menekankan kalau memang memiliki unsur pidana, pelakunya harus diproses secara hukum karena politik uang merupakan musuh bersama.
Menurut Nigin Questani, anggota delegasi pemantau dari Afghanistan, pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sangat menarik.
"Biaya pemilihan umum di Indonesia sangat murah ketimbang di negara saya. Untuk kotak suara kami menggunakan kotak plastik, tapi di sini memakai kotak karton," tuturnya.
Nigin mengakui ada pelajaran menarik dari hasil pemantauannya di Indonesia. Termasuk soal TPS dipakai berbiaya murah. Selain itu pelaksanaan pemilihan umum serentak dalam satu hari juga bisa ditiru.
Karena faktor keamanan, lanjut Nigin, pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia hanya bisa diaplikasikan untuk wilayah Ibu Kota Kabul.
Dia menambahkan hal menarik lainnya adalah hasil pemilihan umum bisa diketahui dengan cwpat. Sedangkan di Afghanistan hasil resmi baru keluar enam bulan sehabis pencoblosan.
Terdapat empat anggota delegasi yang datang, termasuk dua orang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Afghanistan. [fw/as]
