Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, klaster gedung pemerintahan ditemukan di lingkungan kantor gubernur Gedung Sate, lingkungan DPRD, dan lingkungan Kejaksaan. Dia mengatakan, klaster ini terkuak setelah pihaknya secara agresif menggelar tes di berbagai instansi.
“Perintah aggressive testing inilah yang menemukan keterpaparan kasus di banyak tempat. Ada di Gedung Sate, DPRD, di Kejaksaan, di mana-mana. Untuk mengingatkan agar kita terus disiplin,” tandasnya kepada wartawan, Senin (3/8).
Pekan lalu Gedung Sate untuk pertama kali mengungkap 40 orang positif, terdiri atas 17 PNS dan 23 staf pendukung. Klaster Gedung Sate tersebar di banyak biro, sehingga belum diketahui sumber penularannya. Namun Pemda Jabar mengakui bahwa biro-biro ini masih menerima kunjungan orang, bahkan studi banding.
Meski begitu, Ridwan Kamil mengatakan bisa saja penularan terjadi di luar lingkungan kantor. "Belum tentu di Covid-19 nya itu ada di kantornya ini bisa karena perilaku dari karyawan atau staf yang sepulang kantor melakukan kegiatan yang tidak terkontrol,” tandasnya.
Tak lama setelah kasus Covid-19 di Kota Bandung, Gedung Sate langsung menerapkan protokol kesehatan seperti memasang tempat cuci tangan, mewajibkan penggunaan masker, sampai desinfeksi kendaraan yang masuk.
Pemda juga memindahkan konferensi pers, yang biasanya dihadiri 30 wartawan, ke kanal YouTube. Meski begitu, masih ada sejumlah jurnalis yang tetap hadir langsung dalam konferensi pers harian di gedung itu.
Pemda Kebut Contact Tracing
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan, dari 40 kasus di Gedung Sate, 17 orang dikarantina di fasilitas pemerintah dan sisanya karantina mandiri di rumah masing-masing.
“Kebetulan memang semua dari yang terpapar ini mayoritas adalah OTG, jadi tanpa gejala. Tetapi tetap kami waspadai,” tandasnya dalam kesempatan yang sama.
Sementara itu, ia memastikan telah mengantongi nama telusur kontak sebanyak 800 orang. Per hari Selasa (4/8), sudah ada 80 persen yang menjalani tes usap (swab test).
“Contact tracing sedang dilakukan beberapa telah dilakukan tes swab tapi hasilnya belum keluar. Tapi sudah terdata dan semua telah dilakukan isolasi mandiri, itu yang penting,” imbuhnya.
Pakar: Idealnya Semua Virtual
Melihat kemunculan sejumlah 'klaster Pemda’, Pakar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, mengatakan idealnya kegiatan pemerintahan dilakukan secara virtual. Kalaupun harus tatap muka, semua orang harus disiplin mengenakan masker dan menjaga jarak.
“Asal dijaga ada masker dan face shield segala macam, bisa (tatap muka),” jelasnya ketika dihubungi VOA.
Dia menyatakan, penularan itu memang bisa terjadi di luar gedung perkantoran. Karena itu, disiplin protokol kesehatan harus ditegakkan di semua tempat umum.
“Agar semua orang terus menerus konsisten menjaga jarak, pakai masker sepanjang waktu, dengan potensi berhubungan dengan orang. Entah itu di transport umum, di lift, di mana pun,” tambahnya lagi.
Apalagi, Hasbullah mengamati, pemakaian masker di masyarakat mulai kendor.
"Kadang-kadang kita agak lupa juga. Keluar sudah di jalanan, kok baru ingat lupa pakai masker. Sampai ditegur oleh petugas keamaan. Kadang-kadang masker ada di kantong atau di muka, abis ngomong atau makan, ada di leher, lupa dinaikin,” tegasnya.
Karena itu Hasbullah sepakat dengan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan.
“Buat bangsa Indonesia yang terbiasa tidak disiplin, yang terbiasa egois, sangat sulit kalau tanpa penegakkan hukum yang membuat orang kapok,” pungkasnya. [rt/em]
