Koalisi global yang terdiri dari 321 kelompok masyarakat madani dari 60 negara mendesak agar China diawasi secara lebih cermat mengingat terus terjadinya pelanggaran HAM serius dan sistemik. Koalisi ini berencana menuntut diakhirinya impunitas China di Dewan HAM PBB, dalam pertemuan dewan mendatang.
Kelompok koalisi ini mengirim surat terbuka ke Sekjen PBB dan Komisioner Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia UNHCR yang berisi keprihatinan tentang catatan pelanggaran HAM di China. Kelompok-kelompok yang menandatangani surat terbuka ini menekankan perlunya menjawab apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran HAM yang semakin merajalela di seluruh China, termasuk di Hong Kong, Tibet, dan di bagian barat daya propinsi Xinjiang.
Direktur Human Rights Watch di China Sophie Richardson mengatakan besarnya pelanggaran yang dilakukan di dalam dan luar negeri menuntut tanggapan yang berbeda dari Dewan HAM PBB.
“Sudah saatnya pemerintah China benar-benar merasa bahwa mereka akan menghadapi konsekunsi akibat melakukan hal-hal seperti menahan satu juta orang secara sewenang-wenang hanya atas pertimbangan identitas etnis, dan juga pelanggaran serius lainnya,” ujarnya.
Satu juta warga Muslim-Uighur dilaporkan ditahan di lokasi yang disebut sebagai kamp-kamp pendidikan kembali di Xinjiang.
Dalam pernyataannya, koalisi ini menyoroti upaya China mengaburkan mandat Dewan HAM PBB. Dikatakan bahwa China telah menganiaya aktivis-aktivis yang mengupayakan ganti rugi dari penindasan terhadap mereka. Surat itu juga menyatakan pemerintah di Beijing menentang inisiatif untuk menyoroti dugaan pelanggaran HAM serius dan kejahatan internasional yang dilakukannya di negara-negara lain.
Pemerintah China menolak kajian PBB tentang catatan HAM-nya sebagai “campur tangan kotor.”
Direktur Human Rights Watch di Jenewa John Fisher mengatakan PBB harus mengambil tindakan terhadap suara-suara yang berkembang, yang menuntut pertanggungjawaban China atas pelanggaran HAM yang dilakukannya.
“Saya pikir apa yang mencolok dari seruan ini adalah begitu banyaknya kelompok dari negara berbeda, yang tidak saja mengungkapkan keprihatinan terhadap penindasan yang dilakukan China di dalam wilayahnya sendiri – yang sebenarnya cukup serius dan menuntut pengawasan – tetapi juga dampak global terhadap tindakan meremehkan pelanggaran HAM yang dilakukannya di tempat lain,” kata Fisher.
Koalisi global litu mendesak dilangsungkannya pertemuan khusus di Dewan HAM PBB untuk menggali berbagai pelanggaran oleh pemerintah China. Koalisi itu juga mendesak Dewan HAM PBB untuk membentuk mekanisme yang independen dan tidak memihak, yang dapat memantau secara seksama dan melaporkan situasi HAM di China setiap tahun. Ditambahkan, PBB harus mendesak pemerintah China untuk mematuhi kewajiban-kewajiban HAM internasional-nya. [em/jm]
