PM Jepang Shinzo Abe, pekan ini, mengajukan legislasi yang akan meningkatkan peran internasional militer Jepang, dalam sebuah pergeseran signifikan dari kebijakan negaranya yang pasifis.
Koalisi berkuasa pimpinan Abe siap mencapai kesepakatan resmi, hari Senin, berkenaan paket RUU yang akan memungkinkan militer berkiprah lebih banyak, termasuk penghapusan pembatasan geografis di mana mereka dapat beroperasi.
Proposal tersebut diharapkan akan disetujui oleh Kabinet akhir pekan ini untuk diserahkan ke parlemen. Legislasi tadi kemungkinan akan lulus, mengingat suara mayoritas dipegang oleh Partai Demokrat Liberal yang berkuasa pimpinan Abe, dan mitra koalisi juniornya, Komeito.
Perubahan tersebut akan memungkinkan Jepang membela sekutunya untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, dan mempermudah memberikan dukungan logistik bagi militer negara-negara lain serta berpartisipasi dalam operasi penjaga perdamaian internasional.
Militer Jepang terbatas dalam peran membela diri, karena konstitusi pasifis yang diadopsi setelah PD II. Kabinet Abe menyetujui penafsiran ulang terhadap perdebatan konstitusi itu bulan Juli tahun lalu, untuk memperluas apa yang dapat diizinkan di bawah konsep bela diri tersebut.
