Federal Communication Commission – FCC atau Komisi Komunikasi Federal Amerika telah menyetujui peraturan yang melarang apa yang disebut prioritas berbayar, di mana penyedia layanan Internet besar akan mengenakan biaya yang lebih tinggi bagi penyedia konten supaya streaming materi mereka lebih cepat melalui internet cepat dibanding pelanggan yang lebih kecil.
Dengan suara 3 berbanding 2, FCC menyetujui peraturan baru "Net Neutrality”sebagai puncak dari perdebatan selama satu tahun antara pendukung perusahaan online besar seperti Google dan Netflix, serta perusahaan-perusahaan penyedia layanan utama Internet seperti AT&T dan Comcast.
Keputusan itu menegaskan kebijakan baru FCC yang mengatur broadband, baik yang terhubung langsung ke jaringan Internet maupun yang nirkabel, berdasarkan Undang-Undang Komunikasi, yang mengatur industri telepon sebagai layanan utilitas publik.
Setelah pemungutan suara hari Kamis, Kepala FCC Tom Wheeler mengatakan "pelaksanaan, aturan yang sangat jelas ini menjamin hak-hak pengguna internet untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, kapan saja dan hak-hak para penemu cara baru untuk memperkenalkan produk baru mereka tanpa meminta izin kepada siapa pun".
Wheeler mengatakan "rakyat Amerika mengharapkan dan pantas mendapat layanan Internet yang cepat, adil, dan terbuka. Hari ini mereka mendapatkan apa yang layak bagi mereka."
Sebelumnya, dalam rubrik opini yang diterbitkan di majalah Wired, Wheeler mengatakan netralitas internet akan “melestarikan internet sebagai platform terbuka bagi inovasi dan kebebasan berekspresi.”
Presiden Barack Obama, pendukung kuat Net Neutrality, hari Kamis mengatakan keputusan FCC "akan melindungi inovasi dan menciptakan tingkat persaingan yang berimbang bagi generasi pengusaha berikutnya." Ia mengucapkan terima kasih kepada lebih dari 4 juta orang yang mengajukan petisi kepada FCC dan jutaan orang lain yang mengungkapkan pendapat mereka melalui media sosial.
Perusahaan Internet dan telekomunikasi berencana mengajukan banding terhadap aturan baru itu di pengadilan. Mereka mengatakan itu merupakan peraturan pemerintah yang tidak perlu, yang akan menghambat investasi dan menimbulkan kebingungan bagi pelanggan.
