Langkah itu memerlukan adanya saling tukar informasi yang lebih baik antara pemerintah federal dan perusahaan-perusahaan swasta, serta langkah-langkah keamanan baru untuk mencegah peretasan komputer milik perusahaan-perusahaan besar.
Dalam pertemuan di Gedung Putih baru-baru ini dengan beberapa pemimpin Kongres, Presiden Barack Obama mengatakan kedua pihak sepakat memperkuat keamanan dunia maya. Serangan terhadap Sony Pictures dan peretasan twitter Pentagon oleh pendukung ISIS – menurut Obama – menggarisbawahi pentingnya tindakan tersebut.
“Kejadian-kejadian itu menunjukkan betapa banyaknya pekerjaan yang masih harus kita lakukan di sektor publik dan swasta untuk memperkuat keamanan dunia maya, untuk memastikan agar rekening bank keluarga dan infrastruktur publik aman,” papar Obama.
Koresponden “Daily Beast” Shane Harris mengatakan meskipun sistem komputer pemerintah umumnya sangat terlindung, tidak begitu halnya dengan jaringan komputer perusahaan dan swasta, sehingga seluruh data – mulai dari arsip kredit dan perbankan hingga komunikasi lewat email – beresiko diretas.
“Kita tidak mengatur keamanan internet sebagaimana yang kita lakukan terhadap pabrik kimia dan fasilitas produksi pangan misalnya. Kita tidak melakukan hal itu. Kita bisa melakukannya, tetapi sekarang belum,” kata Harris.
Secara keseluruhan, Gedung Putih memperkenalkan tiga langkah terpisah untuk memerangi kejahatan dunia maya dan memperkuat privasi. Pertama, “RUU Perlindungan Data Pribadi dan Notifikasi” yang akan mengharuskan perusahaan yang menyimpan data untuk memberi tahu para pelanggan dalam waktu 30 hari jika ada informasi pribadi mereka yang dicuri oleh para peretas. Langkah itu telah didukung kuat oleh toko-tokok pengecer dan perusahaan data lain.
Denise Zheng – peneliti senior di CSIS – mengatakan ini disebabkan perusahaan-perusahaan sudah sejak lama berurusan dengan berbagai peraturan tambal-sulam yang rumit dan mahal di negara-negara bagian lain.
“Ada 47 negara bagian yang memiliki UU tentang pemberitahuan terjadinya peretasan data. RUU yang baru akan menciptakan lebih banyak aturan yang standar di seluruh Amerika,” ujar Zheng.
Ada pula usul lain yang mendorong perusahaan-perusahaan swasta AGAR bersedia saling tukar informasi tertentu antar perusahaan dan dengan Departeman Keamanan Dalam Negeri.
Tetapi Harley Geiger – anggota senior Center for Democracy & Technology mengatakan langkah ini bisa mengikis beberapa perlindungan privasi konsumen dan mengurangi akses perorangan untuk membawa kasusnya ke pengadilan.
Geiger mengatakan, “Usul pemerintah itu menimbulkan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan hak privasi, yang belum diatur secara resmi. UU itu akan mengharuskan agar prosedur itu dirumuskan secara tertulis, tetapi karena belum diatur, mustahil mengetahui apakah hal itu akan efektif atau tidak”.
Sejauh ini sebagian besar pemimpin Kongres masih belum memberi isyarat apakah mereka akan mendukung atau menentang rencana Presiden Obama itu. RUU sebelumnya guna melindungi konsumen dari kecurangan dan penyadapan oleh pemerintah, tahun lalu gagal di Kongres.
Wartawan kegiatan dunia maya Shane Harris mengatakan referensi yang disampaikan Presiden Obama – yaitu untuk melindungi rekening bank keluarga – mungkin menjadi unsur penting dalam RUU itu.
“Kita banyak bicara soal informasi kartu kredit yang dicuri dan sangat mudahnya untuk mengganti kartu kredit, tetapi apa yang terjadi jika seseorang meretas rekening bank kita dan suatu hari mendapati rekening bank kita kosong. Jika hal-hal seperti itu mulai terjadi dan ini telah terjadi pada perusahaan-perusahaan di negara ini, akan muncul keprihatinan publik dan kekhawatiran yang mungkin menimbulkan ketidakstabilan,” tambah Harris.
Namun masih belum diketahui berapa besar desakan publik terhadap anggota-anggota Kongres untuk meloloskan langkah-langkah tersebut.
(Doug Bernard/VOA).
