Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (30/10) secara aklamasi memilih Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Komisaris Jenderal Idham Azis sebagai Kepala Polri yang baru, menggantikan Jenderal Tito Karnavian, yang kini menjabat menteri dalam negeri.
Idham dipilih setelah Komisi III melakukan uji kepatutan dan kelayakan di Ruang Komisi III DPR. Setelah terpilih, Idham menandatangani Pakta Integritas, janji tertulis untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Polri dengan sebaik-baiknya dan taat aturan.
Dalam uji kepatutan dan kelayakan itu, Idham menegaskan radikalisme dan terorisme tidak ada kaitannya dengan Islam atau agama lainnya.
"Radikalisme itu nggak bisa diidentikkan dengan Islam. Radikalisme itu oknum atau mungkin kelompok. Nggak bisa dibilang dengan radikalisme itu maka kita membawa atribut atau simbol agama. Itu saya pikir tidak tepat," tutur Idham.
Karena itu, Idham menyatakan akan mensosialisasikan makna radikalisme yang sebenarnya kepada seluruh anggota Polri dan masyarakat.
Menurutnya, dalam menangani terorisme, Polri memakai dua pendekatan, yakni pendekatan lunak dan keras. Terkait pendekatan lunak, dia mengatakan, Polri, BNPT, dan kementerian terkait harus bersama-sama mengatasi masalah terorisme.
Dia menekankan penanganan terorisme tidak bisa hanya dilakukan oleh Polri. Sebab Polri hanya berorientasi pada penegak hukum yang terukur meskipun program deradikalisasi oleh Polri juga berjalan baik.
Pernyataan Idham tersebut menjawab pertanyaan Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Aboebakar al-Habsyi, yang menyoroti tidak ramahnya Polri terhadap umat Islam.
"Selama ini yang kita rasakan di lapangan seakan-akan kurang ramah polisi kepada umat (Islam). Kita tidak inginlah suasana seperti ini terjadi, kita tidak mau, dan ini merusak bangsa. Apalagi dikatakan umat berhadap-hadapan dengan Polri. Itu nggak bener. Mestinya nggak boleh terjadi seperti itu," ujar Aboebakar.
Mulyadi, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, menyoroti pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun depan. Karena itu, dia meminta Polri bersikap netral dan tidak terlibat kegiatan politik praktis. Dia meminta Idham, kalau terpilih menjadi Kepala Polri, menjamin netralitas lembaganya dalam perhelatan pemilihan kepala daerah pada 2020.
Mulyadi juga meminta komitmen Idham nantinya sebagai Kepala Polri untuk menegakkan hukum dan memberi sanksi tegas kepada pelaku atau perusahaan yang terlibat penangkapan ikan, penebangan hutan, dan penambangan liar. Ketiga jenis kejahatan yang merusak lingkungan itu merugikan negara triliunan rupiah.
Menanggapi hal tersebut, Idham menegaskan, Polri siap mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun depan dengan benar dan netral. Dia menekankan akan menindak anggota Polri yang bertindak tidak netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Proses uji kepatutan dan kelayakan dimulai dengan kunjungan Komisi III ke kediaman pribadi Idham Azis di kawasan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ketua Komisi III Herman Hery menjelaskan pihaknya telah mewawancarai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu selama sekitar satu setengah jam di kediamannya.
Menurutnya, sesuai tradisi dalam uji kepatutan dan kelayakan, pertanyaan ke hal-hal pribadi juga disampaikan kepada Idham. Dia mencontohkan, siapa istri dan anak-anak Idham, bagaimana kehidupan keluarga, bagaimana cara mendidik keluarga, dan kehidupan suami istri.
Dari hasil wawancara Rabu pagi, Komisi III berkesimpulan, keluarga Idham adalah keluarga sakinah dan layak dijadikan contoh oleh semua anggota Polri, dan bahwa Idham akan mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Polri.
DPR, Kamis (31/10) akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan terpilihnya Idham Azis sebagai Kepala Polri yang baru. [fw/ka]
