Konferensi negara-negara besar yang dilangsungkan di Addis Ababa menyerukan masa transisi menuju demokrasi di Libya sebelum dilangsungkan pemilihan yang dapat berarti tamatnya kekuasaan Moammar Gaddafi yang telah berlangsung 41 tahun.
Pertemuan dihadiri utusan Sekjen PBB Ban Ki-moon, kelima negara anggota tetap Dewan Keamanan, Uni Afrika, Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam, Uni Eropa, India dan Brazil.
Komunike yang dikeluarkan seusai pertemuan satu hari itu menetapkan bahwa pihak-pihak di Libya akan bekerjasama menetapkan masa transisi menuju pemilihan lembaga-lembaga demokratis.
Komisaris Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika Ramtane Lamamra mengatakan, terserah kepada rakyat Libya sendiri untuk menangani rinciannya: “Semua pihak harus membahas dan menyepakati tugas, bentuk dan lamanya masa transisi, bagaimana itu akan diatur, siapa saja yang duduk di dalamnya, dan badan-badan apa yang akan bertanggungjawab.”
Konferensi Addis Ababa ini sebagian dilangsungkan untuk memungkinkan Uni Afrika memegang peran pemimpin dalam menyelesaikan krisis Libya. Para diplomat Uni Afrika marah ketika PBB memberlakukan zona larangan terbang, yang membuat sebuah tim yang terdiri dari lima kepala negara Afrika gagal melakukan misi penengahan ke Tripoli dan Benghazi.
Ketua Komisi Uni Afrika Jean Ping mengundang pemerintah dan pemberontak Libya ke Addis Ababa. Sebuah delegasi pemerintah yang terdiri dari lima orang datang, tetapi tidak diizinkan menghadiri pertemuan ketika pihak pemberontak menolak hadir.
Seusai konferensi, delegasi Libya bertemu dengan panel kepala negara Afrika, dan mengeluarkan pernyataan bahwa Gaddafi menerima peta jalan Uni Afrika untuk mengakhiri konflik.
Tetapi Abdulati al Obeidi, Asisten menteri luar negeri Libya untuk Urusan Eropa mengatakan kepada VOA, poin utama mereka adalah tuntutan diakhirinya serangan udara oleh NATO: “Tegakkan gencatan senjata. Hentikan serangan NATO. Beri kami waktu untuk bertemu antara sesama warga Libya dan merundingkan reformasi masa depan.”
Para diplomat berkeras zona larangan terbang akan tetap berlaku dan penghentian operasi militer bergantung pada apakah pasukan pro-Gadhafi menghentikan serangan.
Stephane Gompertz, Kepala Divisi Afrika Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan kepada VOA, seruan negara-negara besar bagi transisi demokratis tidak bertujuan menyingkirkan Gaddafi dari kekuasaan: “ Itu bukan tujuan pertemuan, dan itu bukan yang kami inginkan. Kalau Gaddafi tersingkir, itu tidak soal bagi kami. Itu terserah pada putusan rakyat Libya. Yang kami bahas adalah cara terbaik menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil.”
Dalam pidato pembukaan konferensi, Ketua Komisi Uni Afrika Jean Ping menyerukan pergeseran segera dari jalur militer ke jalur politik sesuai dengan peta jalan Uni Afrika.
Tetapi para diplomat Barat mengatakan, mereka curiga pada upaya mediasi kepala-kepala negara Afrika. Mereka kemukakan bahwa Moammar Gadhadfi tetap merupakan salah satu pemimpin paling kuat dan bersahabat dengan para anggota panel. Gadhafi juga penyumbang paling besar Uni Afrika.
Para analis memperkirakan Gadhafi menyumbangkan 40 juta dolar setahun kepada Uni Afrika, termasuk iuran tahunan Libya, yang merupakan 15 persen dari kontribusi semua negara anggota.
