Konferensi Liga Arab diadakan di Kairo, Mesir membahas upaya untuk menghentikan konflik di Libya, menghasilkan dialog politik dan menyelesaikan krisis kemanusiaan di negara itu.
Pertemuan Kairo itu adalah salah satu dari serangkaian prakarsa diplomasi untuk mencari pemecahan bagi konflik di Libya. Pertemuan itu bertepatan dengan konperensi NATO di Berlin hari Kamis, dan diadakan setelah pertemuan internasional di Qatar hari Rabu dan misi Uni Afrika ke Libya awal minggu ini.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon mengatakan kepada peserta pertemuan Kairo bahwa masyarakat intenasional berusaha memberdayakan rakyat Libya dan memperbaiki masa depan mereka.
“Kami menghimbau dilakukannya proses politik melalui mana rakyat Libya bisa memilih masa depan mereka sendiri. Proses itu juga harus memenuhi tuntutan dan aspirasi rakyat Libya, termasuk demokrasi, kebebasan, dan aturan hukum serta perkembangan sosial-ekonomi. Dunia tidak boleh ragu-ragu. Rakyat Libya berhak mendapatkan semua itu,” ujar Ban Ki Moon.
Ban Ki Moon mengatakan akan mengirim wakil khusus, mantan Menteri Luar Negeri Jordania Abdel Ilah Khatib, kembali ke Libya untuk bertemu kedua pihak. Ia mengatakan PBB berharap mengurangi penderitaan semua korban akibat konflik itu.
Sekretaris Jenderal Liga Arab Amir Musa setuju bahwa semua negara Arab sangat mengkhawatirkan kondisi yang menyedihkan di berbagai bagian Libya dan keadaan warga sipil Libya. Liga Arab, ujarnya, menyetujui resolusi PBB yang menyerukan zona larangan terbang untuk melindungi rakyat Libya.
Musa mengatakan upaya diplomasi sekarang dipusatkan untuk mencapai gencatan senjata di Libya, dan upaya itu merupakan syarat utama usul perdamaian Uni Afrika atau “peta jalan”.
Ia mengatakan pemecahan politik di Libya dimulai dengan gencatan senjata, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, serta prakarsa diplomasi oleh Uni Afrika dan Turki. Ia menambahkan bahwa posisi ini disetujui dan didukung Uni Eropa, Uni Afrika, Organisasi Konperensi Islam, Liga Arab, dan PBB.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton mengulangi penegasan Amir Musa mengenai gencatan senjata, menggarisbawahi bahwa cara militer tidak dibutuhkan dalam pemecahan konflik di Libya.
Ia mengatakan, “Di atas segalanya, prioritas utama adalah gencatan senjata, perlindungan warga dan membuka jalan bagi bantuan kemanusiaan. Satu-satunya pemecahan untuk mengakhiri krisis adalah cara politik. Kami yakin rejim Khadafi telah kehilangan wewenangnya dan harus menyerahkan kekuasaan dan mengizinkan rakyat Libya untuk menentukan masa depan mereka sendiri melalui proses dialog di antara pihak-pihak yang bertentangan, kelompok-kelompok masyarakat Libya yang berlainan, dan dialog itu harus ditujukan kepada peralihan ke demokrasi, dipimpin oleh rakyat Libya, dan menghormati kesatuan wilayah negara itu.”
