Setiap tahun 26 juta metrik ton ikan dicuri dengan penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur undang-undang. Walhasil jumlah ikan tuna anjlok drastis. Tetapi kini telah disetujui deklarasi global yang baru untuk menghentikan penangkapan ikan tuna secara ilegal.
Deklarasi ini disetujui dalam Konferensi Kelautan PBB di New York – yang baru pertama kali dilangsungkan – pekan ini.
The Tuna 2020 Traceability Declaration atau Deklarasi Pelacakan Tuna 2020 memuat tekad untuk menghentikan masuknya tuna ilegal ke pasar dunia dan mengakhiri kerja paksa yang mendorong industri gelap itu.
Kepala Kemitraan Pemerintah-Swasta Dominic Waughray dalam Forum Ekonomi Dunia yang memfasilitasi deklarasi tuna itu mengatakan, “Mengapa hal ini penting? Apakah ini benar-benar masalah besar? Ini adalah bisnis bernilai 24 miliar dolar bagi banyak negarakepulauan kecil di Samudera India dan Pasifik, yang bergantung pada ikan tuna yang ada dalam jarak 200 mil laut di sekitar pulau mereka.Bagi sebagian pulau hal ini mencakup 70-80 persen GDP mereka. Jadi jika seseorang mencuri dari kebun kita setiapmalam,ketikakita bangun keesokan paginya sebagian tanaman jagung atau kentang hilang, dan penghidupan kita tentunya akan menderita.Ini yang terjadi pada negara-negara kepulauan kecil itu.”
Deklarasi itu menyerukan dilakukannya pelacakanikan tuna, mulai dari ketika ikan itu ditangkap hingga dijual.
“Deklarasi ini untuk memastikan agar kita bisa mengidentifikasi siapa yang menangkap ikan dan dimana – dalam kaitannya dengan rantai pasokannya –sehingga pengecer besar bisa melacak ikan tunayang dijual di toko-toko,tuna kaleng. Juga bisa diketahuisiapa saja yangmenangkap ikan, dan pemerintah mana yang dirampok, dan organisasi-organisasi internasional mana yang mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan berupaya mewujudkan hal itu. Jadi semua ikut dilibatkan dalam deklarasi ini,” tambah Waughray.
Salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan – tepatnya pasal14 – adalah seruan mengakhiri penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak sesuai aturan hukum.
Pada hari pertama pemberlakuan deklarasi itu, ada 50 perusahaan penangkapan ikan, pengecer dan bisnis terkait lainnya yang menandatangani deklarasi tersebut. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang. Waughray mengatakan begitu orang, pebisnis dan pemerintah menyatakan komitmen mereka, penegakan hukum pun dilakukan.
Ikan tuna bukan saja merupakan bagian penting bagi banyak negara yang ekonominya tergantung pada penangkapan ikan. Ikan tuna –dikenal sebagai “spesies penting”, yang membutuhkan waktu hingga delapan tahun untuk mencapai ukuran besar dan membantu menjaga kesehatan laut.
Populasi tuna jenis “Bluefin” anjlok hingga lebih dari 90%,sebagian besar akibat penangkapan ikan secara illegal, yang tidak dilaporkan dan tidak sesuai aturan hukum. Sebagian ahli mengatakan dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk memulihkanpopulasi ikan ini.
Banyak awak kapal yang terlibat penangkapan ikan illegaldipaksa bekerja atau masuk dalam industri kerja paksa ini karena mereka sangat miskin. Merekabekerja berbulan-bulan di laut dan diberi upah sangat rendah. [em/ii]
