MANILA —
Sekarang ini adalah musim menangkap ikan di Laut Cina Selatan dan, seperti yang sudah-sudah dalam beberapa tahun terakhir, bentrokan antara nelayan China dan nelayan dari negara-negara tetangganya di kawasan sana kian meningkat.
Beberapa hari setelah armada yang terdiri dari 32 kapal penangkap ikan China menuju ke kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan, Filipina mengajukan protes diplomatik. Tanggal 10 Mei, Filipina mengatakan China memiliki sebuah kapal militer, dua kapal pengintai dan beberapa kapal nelayan di sekitar Dangkalan Thomas Kedua, wilayah yang kata Manila berada di dalam zona ekonomi eksklusifnya.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri Raul Hernandez menyebut kehadiran kapal-kapal China itu provokatif dan ilegal.
"Keprihatinan Filipina adalah bahwa wilayah ini, dangkalan ini, merupakan bagian integral dari kedaulatan nasional kami,” kata Hernandez.
Ini adalah tahun kedua berturut-turut dimana kapal militer mengawal armada penangkap ikan China jauh ke selatan pada musim ini. China melarang penangkapan ikan di dekat pantainya sendiri mulai pertengahan Mei sampai Agustus untuk merehabilitasi stok ikan-ikannya. Saat itulah armadanya keluar ke perairan yang diklaim oleh negara-negara tetangga China, yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan.
Larangan penangkapan ikan itu menyebabkan masalah khusus bagi Vietnam, yang menolak untuk mengakui larangan menangkap ikan di perairan yang diklaim sebagai wilayahnya sendiri.
Hal itu telah menyebabkan berbagai bentrokan, sebagian diwarnai kekerasan. Pekan ini, Hanoi mengajukan protes diplomatik dan mengatakan salah satu kapalnya disenggol oleh sebuah kapal China pada tanggal 20 Mei.
Setahun lalu, para pejabat maritim Filipina berusaha menangkap sejumlah nelayan China di perairan Dangkalan Scarborough, yang menurut Manila terletak di dalam zona ekonomi eksklusifnya.
Hernandez mengatakan penangkapan ikan oleh China tahun ini mungkin tampak rutin.
"Tapi ini semua adalah bagian dari strategi mereka untuk mengklaim seluruh Laut Cina Selatan secara agresif,” kata Hernandez.
Departemen Luar Negeri China secara konsisten mengatakan kedaulatan China atas Spratly - yang disebutnya Kepulauan Nansha - adalah "tidak dapat dibantah" dan bahwa perilakunya "tidak bisa ditawar-tawar."
Sementara China mengupayakan pertarungan diplomatik, Filipina juga bertindak keras. Pekan lalu, Presiden Benigno Aquino mengumumkan pendanaan baru sebesar 1.8 milyar dolar bagi militernya yang terkenal lemah dan mengatakan Filipina akan melawan siapa saja yang mengancamnya.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Raul Hernandez mengatakan Filipina siap untuk mengajukan protes lagi selama hal yang dianggapnya sebagai gangguan itu masih terus berlangsung.
Beberapa hari setelah armada yang terdiri dari 32 kapal penangkap ikan China menuju ke kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan, Filipina mengajukan protes diplomatik. Tanggal 10 Mei, Filipina mengatakan China memiliki sebuah kapal militer, dua kapal pengintai dan beberapa kapal nelayan di sekitar Dangkalan Thomas Kedua, wilayah yang kata Manila berada di dalam zona ekonomi eksklusifnya.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri Raul Hernandez menyebut kehadiran kapal-kapal China itu provokatif dan ilegal.
"Keprihatinan Filipina adalah bahwa wilayah ini, dangkalan ini, merupakan bagian integral dari kedaulatan nasional kami,” kata Hernandez.
Ini adalah tahun kedua berturut-turut dimana kapal militer mengawal armada penangkap ikan China jauh ke selatan pada musim ini. China melarang penangkapan ikan di dekat pantainya sendiri mulai pertengahan Mei sampai Agustus untuk merehabilitasi stok ikan-ikannya. Saat itulah armadanya keluar ke perairan yang diklaim oleh negara-negara tetangga China, yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan.
Larangan penangkapan ikan itu menyebabkan masalah khusus bagi Vietnam, yang menolak untuk mengakui larangan menangkap ikan di perairan yang diklaim sebagai wilayahnya sendiri.
Hal itu telah menyebabkan berbagai bentrokan, sebagian diwarnai kekerasan. Pekan ini, Hanoi mengajukan protes diplomatik dan mengatakan salah satu kapalnya disenggol oleh sebuah kapal China pada tanggal 20 Mei.
Setahun lalu, para pejabat maritim Filipina berusaha menangkap sejumlah nelayan China di perairan Dangkalan Scarborough, yang menurut Manila terletak di dalam zona ekonomi eksklusifnya.
Hernandez mengatakan penangkapan ikan oleh China tahun ini mungkin tampak rutin.
"Tapi ini semua adalah bagian dari strategi mereka untuk mengklaim seluruh Laut Cina Selatan secara agresif,” kata Hernandez.
Departemen Luar Negeri China secara konsisten mengatakan kedaulatan China atas Spratly - yang disebutnya Kepulauan Nansha - adalah "tidak dapat dibantah" dan bahwa perilakunya "tidak bisa ditawar-tawar."
Sementara China mengupayakan pertarungan diplomatik, Filipina juga bertindak keras. Pekan lalu, Presiden Benigno Aquino mengumumkan pendanaan baru sebesar 1.8 milyar dolar bagi militernya yang terkenal lemah dan mengatakan Filipina akan melawan siapa saja yang mengancamnya.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Raul Hernandez mengatakan Filipina siap untuk mengajukan protes lagi selama hal yang dianggapnya sebagai gangguan itu masih terus berlangsung.
