Anggota Kongres AS, Selasa (22/2) meningkatkan seruan terkait sanksi terhadap Rusia, mendesak pemerintahan Biden agar bertindak cepat untuk menghukum Presiden Rusia Vladimir Putin karena mengakui wilayah pendudukan Donetsk dan Luhansk di Ukraina timur sebagai negara merdeka.
Meskipun terdapat pandangan bipartisan yang signifikan untuk menghalangi agresi Rusia di Ukraina, Demokrat dan Republik saling berjuang untuk menyepakati urutan sanksi guna mencegah dan menghukum Putin atas serangan ke negara Eropa timur yang merdeka itu.
Namun pidato Putin yang disiarkan televisi secara nasional hari Senin yang menggambarkan Ukraina sebagai bagian dari sejarah Rusia dan "tidak pernah menjadi negara yang seutuhnya" segera menerima kecaman dari anggota Senat AS yang berpengaruh.
"Pengakuan ilegal Vladimir Putin atas Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang memproklamirkan diri itu merupakan suatu tindakan agresi tanpa alasan dan pelanggaran hukum internasional," kata Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Bob Menendez dalam sebuah pernyataan.
Banyak kalangan dari Partai Republik telah mengkritik pendekatan Gedung Putih terhadap krisis Ukraina. Mereka menyebut langkah pemimpin Rusia itu sebagai invasi dan menuduh pemerintahan Biden menunggu terlalu lama untuk menghalangi Putin.
“Menunggu pemberlakuan sanksi yang berarti terhadap tank-tank Rusia yang melintasi perbatasan Ukraina adalah kesalahan yang berbahaya,” kata anggota DPR Mike McCaul dan Mike Rogers dari anggota Partai Republik di Komite Hubungan Luar Negeri dan Komite Angkatan Bersenjata, dalam sebuah pernyataan hari Senin (21/2).
Amerika Serikat telah mengumumkan perintah eksekutif yang melarang investasi dan perdagangan baru Amerika di wilayah tersebut. Gedung Putih mengatakan tindakan tambahan yang "cepat dan tegas" menyusul hari Selasa (22/2).
Namun, beberapa anggota Kongres Partai Republik mengatakan bahwa keefektifan tindakan itu sudah terlambat untuk diberlakukan. [mg/lt]
