Para pemimpin Kongres AS, pada Minggu (22/9), mengumumkan kesepakatan mengenai rancangan undang-undang anggaran belanja jangka pendek yang akan mendanai lembaga-lembaga federal selama sekitar tiga bulan. Kesepakatan tersebut mencegah kemungkinan penutupan pemerintah sebagian ketika tahun anggaran baru dimulai pada tanggal 1 Oktober dan menunda keputusan akhir hingga setelah pemilihan umum November.
Para anggota Kongres telah berjuang untuk mencapai titik tersebut karena tahun anggaran saat ini akan segera berakhir pada akhir bulan September. Atas desakan anggota paling konservatif di konferensinya, Ketua DPR Mike Johnson, Republikan dari negara bagian Louisiana, telah mengaitkan pendanaan sementara dengan mandat yang akan memaksa negara bagian untuk meminta bukti kewarganegaraan ketika orang mendaftar untuk memilih.
Namun Johnson tidak dapat menggaet semua anggota Partai Republik meskipun calon presiden partai tersebut, Donald Trump, bersikeras menginginkan paket itu. Trump mengatakan anggota Kongres dari Partai Republik tidak boleh mendukung tindakan sementara tanpa persyaratan pemungutan suara, tetapi RUU tersebut tetap ditolak, dengan 14 anggota Partai Republik menentangnya.
Perundingan bipartisan dimulai secara serius tak lama setelah itu, dengan pimpinan yang setuju untuk memperpanjang pendanaan hingga pertengahan Desember. Hal itu memberi Kongres saat ini kemampuan untuk menyusun rancangan undang-undang anggaran setahun penuh setelah pemilihan umum 5 November, daripada menyerahkan tanggung jawab itu kepada Kongres dan presiden berikutnya.
Dalam surat kepada rekan-rekannya dari Partai Republik, Johnson mengatakan bahwa langkah anggaran tersebut akan "sangat terbatas, seperlunya" dan hanya mencakup "perpanjangan yang benar-benar diperlukan."
"Meskipun ini bukan solusi yang kita inginkan, ini adalah jalan yang paling bijaksana untuk maju dalam situasi saat ini," tulis Johnson. "Seperti yang pengalaman sejarah dan ditegaskan oleh jajak pendapat saat ini, menutup pemerintah kurang dari 40 hari dari pemilihan umum yang menentukan akan menjadi tindakan malpraktik politik."
Tom Cole, ketua Komite Alokasi DPR, pada Jumat (20/9) mengatakan bahwa perundingan berjalan dengan baik.
"Sejauh ini, tidak ada hal yang muncul yang tidak dapat kami tangani," kata Cole, wakil dari negara bagian Oklahoma. "Kebanyakan orang tidak menginginkan penutupan pemerintah dan mereka tidak ingin hal itu mengganggu pemilu. Jadi tidak ada yang mengatakan, 'Saya harus mendapatkan ini atau kita pergi.' Tidak seperti itu."
Upaya Johnson sebelumnya gagal di Senat yang dikuasai Demokrat dan ditentang oleh Gedung Putih, tetapi hal itu memberinya kesempatan untuk menunjukkan kepada Trump dan kaum konservatif dalam konferensinya bahwa ia sudah memperjuangkan permintaan mereka.
Hasil akhirnya di mana pendanaan pemerintah berjalan secara otomatis telah diprediksi banyak orang. Dengan pemilu yang tinggal beberapa minggu lagi, hanya sedikit anggota Kongres dari kedua partai yang ingin melakukan tindakan nekat yang sering kali menyebabkan penutupan pemerintah.
Sekarang mayoritas bipartisan diharapkan untuk mendorong langkah jangka pendek tersebut hingga tuntas. RUU anggaran sementara umumnya mendanai lembaga-lembaga pada tingkat saat ini, tetapi juga mencakup sejumlah dana tambahan, di antaranya untuk memperkuat pendanaan bagi Dinas Rahasia, mengisi kembali dana bantuan bencana, dan membantu transisi presiden. [my/ka]
Forum