Bagi perusahaan konstruksi milik negara terbesar kedua di Indonesia, PT Wijaya Karya Tbk, masa setengah tahun sejak Presiden Joko "Jokowi" Widodo menjabat dengan janji dorongan masif atas infrastruktur banyak diisi kegiatan menunggu.
Seperti perusahaan-perusahaan konstruksi lain, Wijaya Karya berharap ada kenaikan pendapatan yang didapat dari anggaran pemerintah sebesar Rp 290 triliun untuk proyek infrastruktur tahun ini, atau naik lebih dari 50 persen dari tahun sebelumnya.
Para investor, yang sama-sama terdorong oleh rencana lima tahun senilai $455 miliar untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang melapuk, telah memompa uang ke empat besar BUMN pembangun. Saham-saham Wijaya Karya, PT Waskita Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk dan PT Pembangunan Perumahan Tbk, sekarang diperdagangkan rata-rata 22,4 kali perkiraan pendapatan dalam 12 bulan ke depan, di atas rasio rata-rata 15 kali untuk perusahaan Indonesia yang terdaftar.
Namun nilai-nilai tersebut semakin terlihat genting saat harapan-harapan yang menyertai terpilihnya Presiden Jokowi tahun lalu terhalang birokrasi dan sengketa lahan yang endemik di Indonesia.
"Kami telah membuat penawaran terendah untuk banyak proyek, namun pemerintah belum juga mengumumkannya," ujar CEO Wijaya Karya, Bintang Perbowo.
"Dengan adanya penundaan di sisi pemerintah, kami harus mengubah strategi."
Para investor asing telah mencakup 42 persen dari omzet bursa saham Indonesia sejauh ini tahun ini, dan data Thomson Reuters menunjukkan bahwa Baring Asset Management dan FIL Investment Management, per Maret, termasuk 10 investor terbesar di Wijaya Karya.
Perusahaan tersebut, seperti kontraktor milik negara lainnya, diharapkan mendukung inisiatif infrastruktur pemerintah dan telah berharap proyek-proyek pemerintah mencakup lebih dari setengah dari Rp 31 triliun yang ditargetkan untuk kontrak-kontrak tahun ini. Namun kekhawatiran atas penundaan-penundaan pemerintah telah membuat perusahan itu sekarang secara agresif mengejar klien sektor swasta, ujar Bintang.
"Tidak banyak waktu tersisa," tambahnya.
Pesan Tidak Sampai
Pendapatan total dari empat kontraktor BUMN jatuh 9 persen dalam kuartal pertama, penurunan terbesar dalam dua tahun, menurut data Thomson Reuters. Hal ini mencerminkan kurangnya pembayaran pemerintah, menurut pialang saham Danareksa Sekuritas.
Per April, pemerintah baru menghabiskan kurang dari 2 persen dari anggaran infrastruktur 2015, menurut menteri keuangan dalam sebuah rapat perencanaan nasional.
Beberapa menteri menyalahkan lambatnya alokasi dana kepada perubahan anggaran negara pemerintah pada Februari, sebagian untuk mencerminkan penghapusan subsidi-subsidi bahan bakar, namun kendala birokratis juga masih ada.
Waduk senilai $43 juta yang dibangun oleh Waskita Karya, misalnya, masih tertunda karena masalah birokrasi dalam membebaskan lahan, menurut Sekretaris Perusahaan Anton Nugroho.
Analis dan beberapa pejabat mengatakan kendala nyata yang dihadapi proyek-proyek infrastruktur adalah sama dengan yang mematikan hampir semua sektor dalam ekonomi: tidak terhubungkannya perkataan Presiden Jokowi mengenai apa yang dapat dilakukan pemerintah, dengan kenyataan.
"Jokowi masih mengatakan hal-hal yang benar, namun pada akhirnya ia harus didukung para bawahannya," ujar Wellian Wiranto, ekonomis di OCBC Bank, Singapura.
"Tidak hanya kabinet, tapi juga birokrasi secara umum, dan dalam hal itu saya kira pesannya tidak sampai."
Awal bulan ini, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi terlemah sejak 2009 untuk kuartal pertama, seiring kesulitan pemerintah untuk menemukan mesin pertumbuhan baru setelah ledakan komoditas meredup akibat melambatnya permintaan dari China.
Bahkan konsumsi swasta, yang mencakup lebih dari setengah produk domestik bruto, melambat seiring kenaikan bahan bakar minyak bulan November dan melemahnya rupiah mengikis daya beli masyarakat.
"Awalnya orang mengira Presiden Jokowi orang yang berbeda, ia memiliki rekam jejak baik dalam menyelesaikan masalah," ujar Keith Loveard, kepala analisis risiko di Concord Consulting, Jakarta.
"Tapi saya kira pekerjaannya terbukti jauh lebih sulit untuknya daripada yang ia bayangkan sebelumnya."
Berdasarkan rencana infrastruktur lima tahun Presiden Jokowi, Indonesia memerlukan sekitar 25 bendungan, 10 bandar udara, 10 zona industri dan sekitar 2.000 kilometer jalan.
Rencana belanja jangka panjang negara ini untuk sektor infrastruktur berarti bahwa potensinya masih besar, ujar Bharat Joshi, kepala investasi Indonesia di lembaga Aberdeen Asset Management, yang mencari paparan untuk sektor ini.
"Kita harus memberikan benefit of the doubt mengingat ini baru masa awal pemerintahan Jokowi," ujarnya.
Namun Aberdeen saat ini lebih suka berinvestasi pada produsen semen dibandingkan pada perusahaan konstruksi.
"Kami tidak yakin siapa yang sebenarnya menawar proyek-proyek atau seperti apa rekam jejak eksekusi mereka," tambah Joshi.
