Hungaria sedang menjajaki jalur hukum untuk memaksa komisi eksekutif Uni Eropa mengganti dana yang telah dikeluarkannya untuk memberi perlindungan di perbatasan, demikian pernyataan seorang menteri, Kamis (12/9). Langkah ini berpotensi memperdalam konflik dengan Uni Eropa terkait kebijakan imigrasi dan suaka yang ketat di Hungaria.
Dalam sebuah konferensi pers, Kepala Staf Perdana Menteri Viktor Orbán, Gergely Gulyás, mengatakan pemerintah Hongaria telah menginstruksikan Menteri Urusan Eropa untuk bernegosiasi dengan Komisi Eropa guna menyelesaikan konflik yang membuat Hungaria didenda 200 juta euro – atau sekitar US$220 juta – karena melanggar peraturan blok dalam memberikan suaka.
Pemerintah Hungaria yang sangat antiimigrasi telah sejak lama berselisih dengan Uni Eropa terkait kebijakannya yang ketat dalam memberikan perlindungan bagi para pengungsi dan pencari suaka.
Namun konflik ini meningkat pada bulan Juni ketika Mahkamah Eropa memerintahkan Hungaria untuk membayar denda 200 juta euro karena terus menerus melanggar peraturan suaka blok tersebut, dan tambahan 1 juta euro per hari hingga Hungaria menerapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan hukum Uni Eropa.
Pemerintah Hungaria menunda pembayaran tersebut.
Menanggapi denda tersebut, pemerintah nasionalis Orbán mengancam akan menyediakan transportasi bus gratis bagi para imigran dari perbatasan selatan Hungaria ke markas besar Uni Eropa di Brussel, sesuatu yang oleh komisi yang berkuasa di blok tersebut pada hari Selasa lalu (10/9) dijanjikan akan memicu pembalasan dari Uni Eropa.
Gulyás pada hari Kamis mengklarifikasi bahwa hanya individu-individu yang telah menerima suaka politik dari Hungaria yang akan memenuhi syarat untuk perjalanan gratis ke ibu kota Belgia.
Gulyás juga mengecam keputusan Jerman baru-baru ini untuk melembagakan pemeriksaan perbatasan di sembilan pos perbatasannya guna menindak migrasi tanpa dokumen legal, suatu keputusan yang membuat ketahanan zona Schengen dipertanyakan dan mengancam persatuan Eropa.
Hungaria diberi tenggat hingga 17 September untuk membayar denda yang dijatuhkan oleh pengadilan tertinggi Uni Eropa itu. [em/uh]
Forum