PBB, Kamis (5/9), mengatakan sedang berunding dengan Korea Utara mengenai keberadaan bantuannya, yang diduga Pyongyang dipolitisir dan ingin dikuranginya.
Korea Utara dalam sebuah surat bulan lalu meminta agar PBB mengurangi keterlibatannya di negara yang terisolasi itu, kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric dalam konferensi pers harian tanpa memberikan perincian.
Surat itu, yang diperoleh oleh kantor berita AFP, meminta penarikan itu dilakukan sebelum akhir tahun dan disampaikan ketika perundingan tingkat kerja denuklirisasi dengan Washington macet.
"Program-program yang didukung PBB gagal memberikan hasil yang diinginkan karena politisasi bantuan PBB oleh pasukan musuh," kata seorang pejabat Korea Utara, Kim Chang Min, dalam surat itu.
"Khususnya, dalam beberapa tahun terakhir, dukungan PBB di negara itu secara substansial telah dikurangi dan pengiriman pasokan mengalami penundaan lebih jauh, sangat mempengaruhi pelaksanaan proyek-proyek PBB secara keseluruhan."
Atas inisiatif Amerika, Korea Utara pada tahun 2017 dikenakan tiga set sanksi internasional yang menargetkan ekonominya.
Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mengekang senjata nuklir dan program rudal balistik negara itu, tetapi PBB mengizinkan pengecualian untuk barang-barang yang terkait dengan bantuan kemanusiaan.
"Operasi PBB saat ini sudah berdampak di lapangan," kata Dujarric.
"kelangsungan kapasitas pada level saat ini sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dukungan PBB untuk keamanan pangan, air, program nutrisi, serta memobilisasi sumber daya," katanya.
PBB memiliki puluhan staf di Korea Utara, yang sebagian besar bekerja untuk Program Pangan Dunia, Program Pembangunan PBB dan UNICEF, dana anak-anak PBB. [my/pp]
