Perundingan Korea Utara-Korea Selatan yang semula dijadwalkan akan diadakan hari Rabu di Seoul, dibatalkan pada saat terakhir, setelah kedua belah pihak berselisih terkait pangkat pejabat yang akan mewakili masing-masing delegasi. Korea Utara menyebut batalnya pembicaraan tersebut terjadi akibat "hambatan yang congkak" dari Korea Selatan.
Korea Selatan semula menghendaki Utara mengirim pejabat Partai Pekerja yang menjabat sebagai penasehat dekat pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Ketika Seoul menolak permintaan Korea Selatan untuk mengubah pemimpin delegasinya, Pyongyang segera menarik diri dari pembicaraan, dengan menyebut tindakan Selatan itu sebagai penghinaan.
Seorang jurubicara pemerintah Korea Utara mengatakan hari Kamis hal tersebut bukan masalah sederhana yang berhubungan dengan pangkat pimpinan delegasi ke pembicaraan itu, namun lebih mencerminkan maksud jahat Korea Selatan untuk menggagalkan dialog itu.
Pejabat yang bekerja di Utara pada Komite Reunifikasi Damai Korea tersebut mengatakan kepada media pemerintah bahwa tindakan Korea Selatan itu mencerminkan ketidak sopanan dan tidak menunjukkan sikap hormat terhadap Korea Utara, dan menunjukkan kurangnya pengetahuan Selatan terkait “tata sosial” Pyongyang.
Korea Selatan semula menghendaki Utara mengirim pejabat Partai Pekerja yang menjabat sebagai penasehat dekat pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Ketika Seoul menolak permintaan Korea Selatan untuk mengubah pemimpin delegasinya, Pyongyang segera menarik diri dari pembicaraan, dengan menyebut tindakan Selatan itu sebagai penghinaan.
Seorang jurubicara pemerintah Korea Utara mengatakan hari Kamis hal tersebut bukan masalah sederhana yang berhubungan dengan pangkat pimpinan delegasi ke pembicaraan itu, namun lebih mencerminkan maksud jahat Korea Selatan untuk menggagalkan dialog itu.
Pejabat yang bekerja di Utara pada Komite Reunifikasi Damai Korea tersebut mengatakan kepada media pemerintah bahwa tindakan Korea Selatan itu mencerminkan ketidak sopanan dan tidak menunjukkan sikap hormat terhadap Korea Utara, dan menunjukkan kurangnya pengetahuan Selatan terkait “tata sosial” Pyongyang.
