Indonesia menuntut persyaratan baru dari Korea Selatan mengenai proyek gabungan pengembangan pesawat tempur bernilai miliaran dolar, sementara Korea Selatan hari Senin (22/10) mengatakan, Indonesia belum melakukan kontribusinya dan menunggak 200 juta dolar, atau senilai sekitar Rp 3,04 Triliun.
Proyek percobaan jet tempur Korea atau Korean Fighter Experimental (KF-X) adalah proyek bernilai 7 miliar dolar untuk mengembangkan dan membangun satu armada terdiri atas 120 jet tempur multi-peran generasi baru buatan sendiri untuk menggantikan jet-jet tempur Korea Selatan, F-4 dan F-5 buatan Amerika, yang menua.
Korea Aerospace Industries dan Lockheed Martin, perusahaan raksasa kedirgantaraan Amerika, adalah kontraktor utama pada proyek tersebut, dengan konglomerat Amerika General Electric akan memasok mesin-mesin itu.
Indonesia menandatangani perjanjian pada tahun 2016 untuk menjadi mitra junior proyek itu, mencakup 20 persen biaya dan menerima satu pesawat prototipe, dengan sampai 100 pekerja Indonesia ikut dalam proses pengembangan dan produksi.
Tetapi, Indonesia berhenti membayar kontribusinya tahun lalu, ujar Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan (DAPA), yang menangani pengadaan peralatan militer hari Senin (22/10).
"Kami berencana mengadakan negosiasi tambahan, membahas pembayaran kontribusi Indonesia," ujar juru bicara DAPA.
Namun, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, hari Jumat mengatakan pihaknya sedang mengupayakan menegosiasi ulang seluruh kesepakatan itu. Dalam pernyataan, Wiranto mengatakan, "Mengingat situasi ekonomi nasional, Presiden Joko Widodo "memutuskan menegosiasi ulang persyaratan itu."
Nilai rupiah anjlok ke posisi terendah dalam 20 tahun, membuat jumlah yang harus dibayarkan lebih tinggi.
Dalam pernyataan, Wiranto mengatakan, Indonesia menginginkan perubahan pada pembiayaan bersama, biaya produksi, alih teknologi dan hak intelektual.
"Ini tentu belum final karena kami butuh waktu," ujarnya. "Mudah-mudahan selesai dalam waktu kurang dari setahun."
Namun juru bicara DAPA bersikeras, program bersama itu akan berlanjut dan jet-jet itu akan mulai beroperasi sesuai jadwal pada tahun 2026 untuk mempertahankan Korea Selatan.
Dewan Keamanan PBB memberlakukan berbagai sanksi kepada Korea Utara, tetangga Korea Selatan, berkenaan program rudal nuklir dan balistiknya. (ka)
