Perdana Menteri Israel hari Minggu (11/3) melangsungkan perundingan darurat dengan sejumlah mitra koalisi utamanya guna mencegah krisis yang mungkin mendorong dilangsungkannya pemilu dini.
Anggota-anggota kabinet pemerintahan Benjamin Netanyahu telah berselisih apakah akan memperpanjang RUU militer yang memberi pengecualian terhadap kelompok ultra-Orthodoks.
Mitra-mitra partai keagamaannya mengatakan tanpa RUU yang memberi pengecualian itu mereka tidak akan mendukung anggaran tahun 2019, sementara mitra sekuler utamanya bertekad keluar dari koalisi tersebut jika anggaran negara tidak segera disetujui.
Surat dari anggota-anggota parlemen Dewan Tetua Torah, sebuah badan pembuat kebijakan, menolak tawaran kompromi, dengan mengatakan tidak ada perubahan dalam pendirian partai agama itu.
Masalah politik ini muncul ketika Netanyahu sedang menghadapi tuduhan korupsi. Tetapi para pendukung utamanya tampaknya tetap mendukung Netanyahu dan peringkatnya dalam beberapa jajak pendapat justru meningkat. [em/ii]
