Sejumlah tokoh pada Selasa lalu (18/8) mendeklarasikan Gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Di antaranya adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo, mantan ketua MPR Amien Rais, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, politisi Sri Bintang Pamungkas, dan putri proklamator Mohammad Hatta – Meutia Hatta.
Gerakan KAMI itu menegaskan bahwa keberadaan mereka merupakan aksi moral, tetapi pengamat politik di Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan gerakan ini memiliki kepentingan atau kalkulasi politik.
“Yang dimaksud kalkulasi politik pasti kaitannya dengan membuka peluang-peluang politik ke depan, artinya kalau sekarang di luar, mau ke dalam. Kalau sekarang masih kalah, mau menang," ujar Muhammad Qodari.
Ditambahkannya, jika anggota gerakan itu terdiri dari dosen, kiai atau tokoh agama, dapat dikategorikan sebagai gerakan moral. Namun jika diisi mantan pejabat dan politisi maka jelas memiliki kepentingan politik. Kemunculan gerakan ini, menurut Qodari, sedianya menjadi masukan bagi pemerintah.
Qodari menjelaskan biasanya oposisi menguat karena tingkat kepuasan terhadap pemerintah turun. Makin rendah tingkat kepuasan terhadap pemerintah, makin terbuka peluang untuk oposisi.
"Meskipun memang itu baru satu variabelnya saja. Variabel lain adalah seberapa bagus tawaran program atau alternatif yang disampaikan pemerintah. Ketika ketidakpuasan terhadap pemerintah rendah, tawaran yang disampaikan oposisi bagus, maka dukungan masyarakat pada kelompok oposisi tentu makin lebar," kata Qadari.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tidak ada satu kebijakan pemerintah yang dilakukan dan diambil tanpa melepaskan itu kepada publik untuk memberikan penilaian.
“Saya pastikan Presiden Joko Widodo membuka diri untuk bisa menerima kritik dan masukan dari teman-teman KAMI sepanjang pilihan-pilihan maupun langkah-langkah yang dilakukan itu memberikan nuansa baru untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat Indonesia dan kepentingan yang lebih baik untuk bisa dilakukan oleh pemerintah," ungkap Ngabalin.
Dalam deklarasi KAMI, ada delapan poin yang menjadi tuntutan, diantaranya menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, menuntut pemerintah bersungguh-sungguh menanggulangi Covid-19, dan menuntut penyelenggara negara untuk menghentikan sistem dan praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) serta penyalahgunaan kekuasaan. [fw/em]
