Sehari setelah menjanjikan dukungan tak tergoyahkan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, para pemimpin Uni Eropa (EU) pada hari Jumat (6/10) akan menghadapi salah satu masalah politik terburuk mereka terkait komitmen utama – bagaimana dan kapan menyambut Ukraina yang sarat utang dan terpukul ke dalam blok tersebut.
Sejak dimulainya invasi Rusia pada Februari 2022, UE yang beranggotakan 27 negara telah mengatakan bahwa pada akhir perang, mereka akan bekerja keras untuk mewujudkan “persatuan abadi” yang pada akhirnya akan menghasilkan keanggotaan Ukraina di blok kaya tersebut.
Bagi sebuah negara yang sedang berjuang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, momen tersebut tidak bisa datang dalam waktu yang cukup cepat. Untuk blok itu sendiri, hal itu masih harus dievaluasi.
Pada hari Jumat, para pemimpin akan mengevalusi rencana perluasan keanggotaan – atau “pembesaran” blok itu, sebagaimana mereka menyebutnya pada pertemuan puncak informal mereka di Granada, Spanyol Selatan. Selain Ukraina, beberapa negara Balkan Barat dan Moldova juga semakin tidak sabar untuk menjadi anggota blok tersebut.
Dalam surat undangan KTT-nya, Presiden Dewan Uni Eropa Charles Michel menanyakan kepada para pemimpin “pertanyaan-pertanyaan penting, seperti: Apa yang kita lakukan bersama? Bagaimana kita memutuskan? Bagaimana kita menyesuaikan kemampuan kita dengan ambisi kita?”
Hal ini sudah terbukti cukup sulit bagi para anggota saat ini, terutama dengan aturan-aturan yang sudah berumur puluhan tahun yang masih berlaku dan dirancang untuk banyak negara yang memiliki ikatan erat. Pada saat itu, pengambilan keputusan berdasarkan suara bulat dan hak veto masih dianggap sebagai prosedur yang bisa dilakukan, dan uang masih relatif mudah didapat.
Pemikiran untuk menambahkan setengah lusin negara yang jauh lebih miskin dibandingkan dengan hampir semua negara anggota saat ini telah membuat beberapa negara bersikap hati-hati atau menahan diri.
Michel percaya bahwa negara-negara anggota baru harus diterima pada tahun 2030. Bulan lalu, presiden Serbia, Kosovo, Bosnia, Montenegro, Makedonia Utara dan Albania juga mengatakan bahwa perluasan tersebut harus dilakukan “paling lambat tahun 2030.”
Namun Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa “aksesi harus didasarkan pada prestasi.” Ia mengatakan kemajuan yang dicapai negara-negara tersebut dalam menyelaraskan undang-undang mereka dengan peraturan dan standar UE harus menentukan kecepatan menjadi anggota, bukan pada tenggat. Kecepatan birokrasi dalam menyelaraskan diri dengan ribuan peraturan UE terkadang membutuhkan waktu lebih dari enam tahun.
Ukraina dan Moldova secara resmi diberikan status kandidat UE pada awal tahun ini – sebuah keputusan yang sangat cepat bagi UE dan pendekatan ekspansinya yang lamban, yang dipicu oleh perang di Ukraina.
Pada saat yang sama, para pemimpin UE juga setuju untuk mempertimbangkan keanggotaan negara bekas republik Soviet lainnya, Georgia.
Serbia dan Montenegro adalah negara-negara Balkan Barat pertama yang meluncurkan keinginan menjadi anggota UE, diikuti oleh Albania dan Makedonia tahun lalu. Bosnia dan Kosovo baru memulai langkah pertama dalam proses integrasi itu.
Para pejabat Uni Eropa khawatir Rusia akan mencoba menggoyahkan Balkan, yang mengalami perang berdarah pada tahun 1990an, dan dengan demikian mengalihkan perhatian dunia dari agresi mereka di Ukraina. Sekutu Rusia di Balkan, Serbia, menolak untuk ikut serta dalam sanksi UE terhadap Moskow, meskipun Beograd mengatakan pihaknya menghormati integritas wilayah Ukraina.
Satu tanggal penting telah ditetapkan untuk Ukraina: Pada bulan Desember, negara-negara UE akan memutuskan apakah akan membuka perundingan aksesi penuh negara itu. [ab/uh]
Forum