Dorongan pemerintah pusat agar perguruan tinggi segera membuka kelas luar jaringan (luring) ditindaklanjuti dengan berbagai persiapan. Meski kondisi lebih baik, suasana perkuliahan seperti sebelum pandemi, nampaknya butuh waktu untuk dihadirkan kembali.
Di Yogyakarta misalnya, menurut survei Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah V, mayoritas perguruan tinggi masih meminta skema bauran. Dalam skema ini, sejumlah kecil mahasiswa bisa mengikuti kuliah di kampus, sementara mayoritas masih berada dalam jaringan (daring).
Pelaksana Tugas Kepala LLDikti Wilayah V, Bhima Widyo Andoko, menyebut perguruan tinggi di wilayah Yogyakarta nampaknya mempertimbangkan sarana dan prasarana mereka. Selain itu, civitas akademika juga memandang skema itu penting, dengan alasan isu kesehatan.
“Biasanya, yang banyak luring adalah yang berbasis vokasi, karena mereka skill. Harus datang ke lab, ke tempat-tempat untuk meningkatkan kompetensi mereka. Jadi, yang meminta luring biasanya dari perguruan tinggi vokasi,” jelas Bhima di Yogyakarta.
Sementara perguruan tinggi di luar vokasi, justru cenderung menerapkan skema bauran, atau sebagian masuk kelas luring, sebagian tetap daring.
“Kebanyakan minta bauran, 25 persen di kelas, 75 persen masih daring. Nanti secara bertahap, bisa 50 persen dan 50 persen,” tambah Bhima.
Bhima juga memastikan, sektor pendidikan tinggi selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait level dalam PPKM. Jika terjadi penurunan level, perguruan tinggi akan menyesuaikan skema kuliah luring. Namun, seluruh langkah baru akan diputuskan, melalui survei terlebih dahulu, termasuk skema kuliah tahun depan.
“Kita melihat perkembangan di semester dua, akan membaik atau bagaimana. Kalau vaksinasi sudah 100 persen, bisa saja kuliah normal, tetapi harus dengan syarat,” tambahnya.
Di Jawa Tengah, LLDikti Wilayah VI menyediakan data monitoring terkait COVID-19 melalui laman khusus di internet. Masyarakat umum dapat mengakses lama ini, yang berisi data pemeriksaan rapid dan swab PCR, serta vaksinasi dari dosen dan tenaga kependidikan di Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
“Data ini merupakan hasil pelaporan PTS melalui sistem LLDikti Wilayah VI, yang bisa dipergunakan untuk mengukur sejauh mana perguruan tinggi menyiapkan diri menyambut PTM,” ujar Sekretaris LLDikti Wilayah VI, Dr Lukman ST MHum dalam keterangan resmi.
Lukman berharap, kemudahan akses informasi kesiapan menyelenggarakan kuliah ini menjadi fungsi kontrol. Selain itu, kepercayaan orang tua mahasiswa diharapkan tumbuh dan mengizinkan anak mereka mengikuti perkuliahan. LLDikti Wilayah VI juga terus memantau persiapan kuliah bauran di berbagai kampus di Jawa Tengah.
Mencegah Learning Loss
Pemerintah memang sudah membuka akses bagi perguruan tinggi untuk menggelar kuliah tatap muka. Dalam keterangan resmi akhir September lalu, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut pembukaan akses ini khusus untuk perguruan tinggi yang wilayahnya masuk PPKM level 1 sampai 3.
“Demi menekan risiko risiko learning loss, menurunnya kemampuan belajar mahasiswa, dan menjaga kualitas pembelajaran mahasiswa,” kata Wiku.
Pemerintah menetapkan sejumlah aturan teknis terkait hal ini. Pertama, penyediaan sarana sanitasi, mengurangi tempat berkumpul tertutup dan kerumunan. Kedua, civitas kampus wajib mengenakan masker dan menjaga jarak. Ketiga, kapasitas maksimal kelas dibatasi 50 persen. Keempat, kampus juga diminta membentuk Satgas COVID-19.
Tugas Satgas di kampus, kata Wiku, adalah mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan, menerbitkan pedoman aktivitas kampus, menyediakan ruang isolasi sementara dan dukungan tindakan kedaruratan bagi civitas akademika di kampus.
“Serta memastikan mahasiswa dari luar daerah dalam keadaan sehat dan telah melakukan karantina mandiri 14 hari atau tes swab,” tambahnya.
Sesuai aturan teknis itu, kampus pun menyesuaikan diri. Salah satunya Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang akan mulai membuka kelas terbatas pada 11 Oktober ini.
Wakil Rektor kampus ini, Prof. Dr. Iswandi Syahputra menyebutkan sejumlah kebijakan yang diambil, seperti pembatasan kelas untuk maksimal 20 mahasiswa. Di dalam kelas, jarak antar kursi minimal 1,5 meter, berjendela terbuka dan tanpa pengatur suhu. Kampus juga menyediakan dua alat pendeteksi suhu tubuh otomatis pada setiap gedung.
Fasilitas cuci tangan, hand sanitizer di setiap ruangan, tanda jarak aman antar orang, dan tanda alur keluar-masuk di setiap bangunan disediakan. Di setiap fakultas, petugas mengawasi penerapan protokol kesehatan. Kampus juga menambah sarana, seperti pen tablet, di setiap ruangan kelas, fasilitas video conference, serta hotspot atau wifi. Kantin dan jasa fotokopi sementara masih ditutup.
“Sebelum menyelenggarakan perkuliahan tatap muka, kami ingin memastikan semua berjalan aman, nyaman dan sesuai protokol kesehatan. Kami melakukan pemeriksaan ke setiap fakultas, hasilnya 95 persen fakultas siap melaksanakan perkuliahan tatap muka,” ujar Iswandi Syahputra di kampus setempat.
Mengembalikan Atmosfer Akademik
Dalam diskusi mengenai pembelajaran tatap muka di perguruan tinggi oleh Forum Merdeka Barat 9, Kamis (7/10), Rektor ITB Prof Reini Wirahadikusumah memastikan kampusnya siap. Lebih khusus, kesiapan itu dari sisi teknologi. Namun, Reini menyebut ada yang tidak bisa digantikan dalam pembelajaran daring, yaitu atmosfer akademik.
“Isu academic atmosphere ini sesuatu yang betul-betul kita menyadari, menjadi sesuatu yang hilang, yang nilainya sangat besar. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan,” kata Reini.
Dia mengaku tidak berlebihan menggunakan kata-kata perjuangkan, karena memang mengembalikan atmosfer akademik yang hilang itu tidak mudah. Bukan hanya mahasiswa yang kehilangan, lanjut Reini, para dosen juga ingin bisa kembali berdiskusi dan berdebat secara lebih bebas dengan para mahasiswanya.
“Tentunya kita sangat berhati-hati, tidak ada euforia. Mengikuti secara ketat peraturan yang berlaku. Dan juga ini adalah masa transisi. Kalau kondisi tetap begini, kita semakin membaik. Tetapi kalau terjadi sesuatu ke arah memburuk, kita tentunya harus mengerem,” tambahnya.
Dalam diskusi yang sama, Andreas Tambah dari Komnas Pendidikan menyebut, peluang membuka kembali kelas di perguruan tinggi sebagai kesempatan yang baik. Dalam kesempatan yang sama ditingkat pendidikan dasar dan menengah, sekolah-sekolah sempat mencatatkan sekitar 1.300 klaster COVID-19. Namun, karena yang menyelenggarakan kuliah adalah perguruan tinggi, Andreas optimis suasananya akan berbeda.
“Karena yang akan melakukan adalah mahasiswa, yang tentunya tahu persis tentang apa itu corona, sehingga bisa mempersipkan diri dengan baik,” kata Andreas.
Meski menilai mahasiswa lebih siap bertanggung jawab, Andreas juga berpesan, kampus harus benar-benar mampu menjamin kesehatan mahasiswanya. [ns/ab]
