Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Moskow, Rusia untuk membahas soal program sister-city yang sebelumnya telah dijajaki oleh Djarot Saiful Hidayat, gubernur DKI sebelumnya.
Sebelum ke Moskow, Sandi - begitu Sandiaga Uno disapa - pernah melakukan kunjungan kerja ke Dubai, Tokyo, Amerika Serikat dan Singapura. Terhitung sejak dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Oktober 2017 lalu, Sandiaga tercatat sudah lima kali melakukan kunjungan ke luar negeri.
Lawatan serupa juga dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang juga telah beberapa kali berkunjung ke luar negeri, antara lain: Maroko, Turki dan Amerika Serikat.
Lawatan ini menggunakan APBD DKI Jakarta yang alokasinya tahun 2018 mencapai 54,5 miliar rupiah.
Hal ini yang memicu kritik tajam berbagai kalangan, termasuk dari Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Diwawancarai VOA, Gembong menilai kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno terlalu berlebihan. “Dalam kurun waktu 10 bulan sejak dilantik, Sandi telah melakukan lima kali kunjungan,” ujar Gembong, sementara hasil kunjungan tidak jelas dan tidak kunjung diterapkan atau diimplementasikan.
“Tidak bisa dirasakan manfaat bagi rakyatnya artinya apa yang dilakukan oleh pak Sandi ketika berkunjung ke luar negeri itu sampai hari ini tidak mampu diterapkan atau diimplementasikan di Jakarta., contohnya soal ke Amerika kemaren tentang kemacetan , apa yang sudah bisa diterapkan ketika dia datang ke Amerika kemudian menerapkan hasil kunjungan mereka untuk mengurai kemacetan, ga bisa juga kan. Minimal setelah sekian minggu pak Sandi dari Amerika itu minimal progresnya ada, kajian dari Amerika kemudian diterapkan di Jakarta harus ada. Tapi sampai hari ini tidak ada. Memang dia belum bisa mengentaskan tetapi minimal dia punya program,” ujar Gembong.
Gembong meminta agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menghambur-hamburkan uang rakyat dengan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Ia juga membandingkan penggunaan anggaran untuk kunjungan itu dengan penghapusan subsidi daging sapi murah bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar KJP.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beralasan pencabutan subsidi tersebut agar PT Dharmajaya, selaku pengelola rumah potong hewan milik Pemprov DKI, menjadi mandiri.
Menurut Gembong, subsidi daging sapi untuk pemegang kartu Jakarta Pintar penting untuk menjaga gizi anak –anak supaya tidak tertinggal. Subsidi tersebut menurutnya harus tetap diupayakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Kalau kita mendorong agar terpenuhi gizinya tentunya tangan pemerintah daerah diperlukan. Kebutuhanya apa? Yaitu subsidi . Kalau tanpa subsidi kan tidak mungkin bisa daging harga 30 ribu, supaya harganya 30 ribu maka perlu subsidi. Pemprov harus turun tangan soal itu daripada untuk jalan-jalan lebih baik untuk subsidi itu, manfaatnya jauh lebih baik untuk masa depan anak-anak bangsa ini.”
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan kunjungan kerja ke luar negeri merupakan kewajibannya sebagai pimpinan DKI. Ia menegaskan bahwa kunjungannya tidak menghamburkan anggaran.
Sandiaga menyebut anggaran tersebut sudah diketok pada 2017 untuk menjadi APBD 2018. Ia yakin penggunaan anggaran itu tidak menyalahi aturan. Selain itu menurutnya anggaran tersebut juga harus digunakan demi penyerapan anggaran yang optimal.
Pengamat otonomi daerah yang juga guru besar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan menilai jika kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta untuk belajar atau mendapatkan inspirasi, menjalin kerjasama dengan kota-kota besar di dunia - seperti misalnya belajar tentang sistem trasportasi publik, tata ruang atau untuk memajukan warga Jakarta - maka itu sesuatu yang baik.
Namun menurutnya selama ini gubernur DKI Jakarta kurang progresif sehingga masalah yang ada terlanjur besar dan terlalu terlambat untuk diatasi. Menurutnya untuk mengatasi persoalan Jakarta tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan pemda DKI, tetapi harus mendapat dukungan dan kerjasama dengan pemerintah pusat.
Djohermansyah menduga kunjungan-kunjungan yang dilakukan tersebut dalam rangka mempercepat pembangunan.
“Jadi lebih berani dalam artian mengalokasikan anggaran di DKI. Harus juga dapat dukungan dari pemerintah pusat. DKI ini kan ibukota negara jadi kalau ibukota negara, pusat juga harus punya program prioritas untuk mendukung DKI. Ini tahun pertama mereka start, jadi dia mencoba mengepush, mempercepat pembangunan Jakarta yang lebih baik. Ini tahap awal mereka baru memimpin ibukota , saya kira itu memang kesempatan untuk belajar kemana-mana, harus dibuka pintunya. Mungkin nanti tahun depan tidak diperlukan lagi,” pungkas Djohermansyah. [fw/em]
