Departemen Luar Negeri AS pada hari Senin (22/4) merilis laporan tahunan mengenai hak asasi manusia, yang menguraikan invasi Rusia ke Ukraina, perang saudara di Sudan dan perang Israel-Hamas hanyalah beberapa dari masalah hak asasi manusia global yang utama.
“Dalam menyusun… [laporan] ini kami mengambil dari berbagai sumber yang kredibel dan berdasarkan fakta, termasuk laporan dari lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan media,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam pernyataan secara online.
Tahun yang dicakup dalam laporan ini adalah tahun 2023, bertepatan dengan peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Laporan-laporan tersebut didasarkan pada hak asasi manusia yang diakui secara internasional yang dituangkan dalam deklarasi tersebut, dan juga perjanjian-perjanjian lainnya.
Dalam kata pengantar laporan tersebut, Blinken pertama kali menguraikan invasi Rusia ke Ukraina sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan. “Pengabaian dan penghinaan Kremlin terhadap hak asasi manusia tampak jelas,” katanya, merujuk pada penggunaan kekerasan terhadap warga negara sebagai “alat perang.”
Ia juga membahas perang saudara di Sudan sebagai ancaman signifikan terhadap hak asasi manusia, dan menambahkan bahwa kedua pihak yang berkonflik “telah melancarkan kekerasan, kematian, dan kehancuran yang mengerikan.”
Konflik Israel-Hamas juga menimbulkan “keprihatinan yang sangat meresahkan terhadap hak asasi manusia,” kata Blinken. Dia menambahkan bahwa AS telah mengutuk serangan teroris Hamas pada 7 Oktober dan mendesak Israel untuk meminimalkan kerugian sipil dalam responnya.
Blinken juga membahas penindasan Iran terhadap warga negaranya – khususnya perempuan – sebagai ancaman terhadap hak asasi manusia. Dia menambahkan bahwa laporan tersebut mencakup penindasan terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban, perlakuan China terhadap penduduk Uighur yang mayoritas Muslim, dan penganiayaan terhadap tahanan politik di Kuba.
Terlepas dari pelanggaran hak asasi manusia ini, “perkembangan yang menggembirakan juga dapat ditemukan dalam laporan ini,” kata Blinken.
Blinken menggambarkan kemajuan yang dicapai oleh Kenya, Jepang, Estonia dan Slovenia dalam memajukan hak-hak LGBTQI+, serta kemajuan yang dicapai oleh Yordania dalam memajukan hak-hak penyandang disabilitas. Ia juga merujuk pada kemajuan Meksiko dalam menerapkan reformasi ketenagakerjaan untuk meningkatkan kondisi kerja.
Blinken membahas perkembangan ini dalam konferensi pers hari Senin. “Titik terang ini merupakan pengingat penting bahwa kemajuan dalam bidang hak asasi manusia memang mungkin terjadi, asalkan individu yang berkomitmen di seluruh dunia terus berupaya untuk menjunjung tinggi martabat dasar semua orang,” ujarnya. [my/jm]
Forum