Laporan ini juga menemukan bahwa kebebasan beragama sedang diserang secara global dan memberikan kritik yang jarang terjadi terhadap sekutu AS, India.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dan Duta Besar Luar Biasa, Rashad Hussaid pada Rabu (26/6) meluncurkan Laporan Tahunan Kebebasan Beragama Tahun 2023, yang menyimpulkan bahwa kebebasan beragama jutaan orang di seluruh dunia masih belum dihormati. Dalam pidatonya Blinken juga menyebut konflik di Gaza.
“Sejak serangan teroris Hamas yang mengerikan ke Israel pada 7 Oktober lalu, dan konflik di Gaza, baik antisemitisme maupun Islamofobia meningkat secara signifikan di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, laporan kejahatan kebencian dan insiden lain yang menargetkan Muslim dan Yahudi telah meningkat secara dramatis," kata Blinken.
Blinken mengakui bahwa beberapa negara, termasuk Arab Saudi – negara yang ditetapkan oleh Departemen Luar Negeri AS sebagai Negara dengan Perhatian Khusus – telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan toleransi dan kebebasan beragama.
Namun laporan itu juga mengecam beberapa mitra dekat Amerika.
“Sembilan negara Eropa memiliki undang-undang yang secara efektif melarang sebagian bentuk pakaian keagamaan di ruang publik. Di India, kami melihat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam undang-undang anti-konversi, ujaran kebencian, pembongkaran rumah dan tempat ibadah bagi anggota komunitas agama minoritas," lanjutnya.
Sementara Rashad Hussain, Utusan Khusus untuk Urusan Kebebasan Beragama Sedunia, menyebut China sebagai salah satu pelanggar hak-hak dasar yang berulang kali terjadi pada 2023.
"Pemerintah China telah menindas warga minoritas Muslim-Uighur dan anggota kelompok etnis dan agama minoritas lainnya di Xinjiang. Penindasan ini terjadi setelah serangkaian penganiayaan selama beberapa dekade terhadap komunitas agama lain, mulai dari umat Buddha Tibet, Kristen, hingga praktisi Falun Gong. Tahun ini menandai 25 tahun penindasan yang dilakukan oleh Partai Komunis China terhadap para praktisi Falun Gong."
Beijing telah menolak kecaman internasional, dengan mengatakan kamp-kamp yang digunakan untuk menahan warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya adalah pusat pelatihan kejuruan. Kedutaan Besar China untuk AS mengatakan Washington menggunakan "apa yang disebut sebagai isu-isu agama" untuk mencampuri urusan dalam negeri China.
Laporan Departemen Luar Negeri AS itu dirilis hanya berselang beberapa hari setelah Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet, tiba di New York pada Minggu (23/6) untuk menjalani perawatan lutut. Ia mendapat sambutan hangat dan meriah dari ribuan pengikutnya.
China telah mencap Dalai Lama sebagai sosok politik yang terlibat dalam kegiatan separatis anti-China. Beijing juga menyebut Tibet, yang diambil alih pada tahun 1950, dengan nama "Xizang."
Anita Kellogg, yang mengajar di Universitas Pertahanan Nasional, Amerika Serikat, mengatakan tindakan semacam itu merusak identitas budaya dan agama masyarakat Tibet yang unik.
"Saya pikir ini lebih dari sekadar mengabaikannya. Negara ini secara aktif berusaha menghapusnya, seperti yang dilakukannya terhadap semua agama minoritas," ujarnya.
Negara-negara dan entitas lain yang ditunjuk oleh Departemen Luar Negeri Amerika sebagai “negara yang menjadi perhatian khusus” – seperti Iran, Myanmar, Korea Utara, Rusia, dan Taliban – kembali disebut dalam laporan itu karena melakukan pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama dalam laporan tahun 2023. [em/ns]
Forum