Para pemantau PBB mengatakan kekerasan oleh kelompok-kelompok anti-pemerintah di Ukraina timur menyebabkan “kerusakan yang mengkhawatirkan" hak asasi manusia di tengah krisis politik antara Kyiv dan kaum separatis pro-Rusia.
Kepala HAM PBB Navi Pillay mengatakan hari Jumat (16/5) temuan PBB itu juga menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi kaum minoritas yang menghadapi pelecehan di Krimea, wilayah Ukraina selatan yang dianeksasi oleh Rusia pada bulan Maret. Baik Kyiv maupun sekutu Barat-nya tidak mengakui aneksasi itu.
Rusia mengatakan temuan laporan PBB itu bermotif politik dan tidak memiliki obyektivitas.
Kaum separatis di provinsi-provinsi Donetsk dan Luhansk, Ukraina timur, mengadakan referendum tentang pemerintahan sendiri hari Minggu, setelah itu mereka menyatakan kemerdekaan "republik rakyat" di dua daerah. Pemimpin separatis di sana mengatakan mereka tidak akan mengadakan pemilihan presiden tanggal 25 Mei Ukraina di daerah masing-masing.
Pemimpin separatis di Donetsk mengatakan mereka telah meminta Moskow untuk mempertimbangkan secara resmi untuk menggabungkan wilayah Donetsk ke Federasi Rusia.
Tetapi pada hari Kamis (15/5), kantor berita Rusia Interfax mengutip seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Alexander Lukashevich, mengatakan pihaknya belum menerima permintaan resmi dari "Republik Rakyat Donetsk" untuk bergabung dengan Rusia.
Inggris dan Amerika telah memperingatkan Rusia bahwa kedua negara itu akan memberlakukan sanksi ekonomi lebih luas jika Rusia berusaha mengganggu pemilu di Ukraina tanggal 25 Mei itu.
Sementara itu, hari Jumat muncul laporan-laporan terjadinya pertempuran antara pasukan pemerintah Ukraina dan pasukan separatis di sekitar kota Slovyansk dan kota Kramatorsk di Ukraina timur.
Kepala HAM PBB Navi Pillay mengatakan hari Jumat (16/5) temuan PBB itu juga menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi kaum minoritas yang menghadapi pelecehan di Krimea, wilayah Ukraina selatan yang dianeksasi oleh Rusia pada bulan Maret. Baik Kyiv maupun sekutu Barat-nya tidak mengakui aneksasi itu.
Rusia mengatakan temuan laporan PBB itu bermotif politik dan tidak memiliki obyektivitas.
Kaum separatis di provinsi-provinsi Donetsk dan Luhansk, Ukraina timur, mengadakan referendum tentang pemerintahan sendiri hari Minggu, setelah itu mereka menyatakan kemerdekaan "republik rakyat" di dua daerah. Pemimpin separatis di sana mengatakan mereka tidak akan mengadakan pemilihan presiden tanggal 25 Mei Ukraina di daerah masing-masing.
Pemimpin separatis di Donetsk mengatakan mereka telah meminta Moskow untuk mempertimbangkan secara resmi untuk menggabungkan wilayah Donetsk ke Federasi Rusia.
Tetapi pada hari Kamis (15/5), kantor berita Rusia Interfax mengutip seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Alexander Lukashevich, mengatakan pihaknya belum menerima permintaan resmi dari "Republik Rakyat Donetsk" untuk bergabung dengan Rusia.
Inggris dan Amerika telah memperingatkan Rusia bahwa kedua negara itu akan memberlakukan sanksi ekonomi lebih luas jika Rusia berusaha mengganggu pemilu di Ukraina tanggal 25 Mei itu.
Sementara itu, hari Jumat muncul laporan-laporan terjadinya pertempuran antara pasukan pemerintah Ukraina dan pasukan separatis di sekitar kota Slovyansk dan kota Kramatorsk di Ukraina timur.
