Sebuah rancangan laporan yang disiapkan untuk Senat AS, dan telah dilihat oleh surat kabar The Washington Post, mengatakan, Rusia menggunakan setiap platform media sosial besar untuk menarget para pemilih dengan informasi keliru dalam usahanya mendorong keterpilihan Donald Trump sebagai presiden.
The Post mengatakan, Minggu (16/12), laporan itu dibuat oleh Proyek Propaganda Komputasi Universitas Oxford dan perusahaan analisis Graphika.
Laporan itu mengatakan, agen-agen Rusia yang berkerja untuk sebuah grup yang disebut Internet Research Agency (IRA) memulai eksperimen media sosialnya dengam mempengaruhi pemilu dalam negeri pada 2009 dan memperluas operasinya ke pemilu-pemilu AS pada 2013 dengan menggunakan Twitter.
Grup itu kemudian memperluas usahanya ke situs-situs media sosial populer, termasuk YouTube, Facebook, dan Instagram.
Untuk kampanye pemilihan presiden 2016, laporan itu mengatakan, agen-agen Rusia berusaha mempengaruhi para pemilih konservatif untuk mendukung Trump dengan menekankan pada isu-isu seperti hak kepemilikan senjata dan imigrasi.
Pada saat bersamaan, agen-agen Rusia juga mengirim pesan-pesan dan informasi-informasi lain ke para pemilih kulit hitam yang ditujukan untuk membingungkan mereka mengenai proses pemilu, termasuk informasi menyesatkan mengenai bagaimana memberikan suara.
Kelompok-kelompok lain, seperti liberal, perempuan, Muslim, keturunan Amerika Latin, dan veteran, juga menjadi target pesan-pesan serupa yang menyuarakan kepentingan kepentingan politik mereka atau membuat mereka tidak tertarik memberikan suara.
“Yang jelas semua pesan itu menguntungkan Partai Republik dan khususnya Donald Trump," kata laporan itu, menurut surat kabar tersebut.
Surat kabar itu mengatakan, laporan itu mengecam perusahaan-perusahaan teknologi karena respons mereka yang lambat dan tidak terkoordinasi ketika mengetahui usaha penyebaran informasi yang keliru itu. Mereka juga dikecam karena menunda menyampaiakan informasi itu ke para penyelidik.
The Post mengatakan, Facebook dan Google belum berkomentar mengenai laporan tersebut. Namun Twitter mengatakan, mereka telah membuat kemajuan signifikan untuk memperkokoh pertahanan dijitalnya sejak pemilu 2016. [ab]
