PARIS —
Begitu para Menteri Perancis siap-siap berlibur, aksi kekerasan pecah di Trappes – pinggiran kota Paris, yang tampaknya tidak akan mereda pada musim panas ini. Puluhan orang menyerang kantor polisi Trappes akhir pekan lalu, melemparkan kembang api dan membakar tempat-tempat sampah.
Insiden ini terjadi setelah polisi menangkap seorang laki-laki yang dituduh menghina polisi, setelah sebelumnya polisi Perancis menangkap isteri laki-laki tersebut karena mengenakan jilbab di depan umum – hal yang dilarang di Perancis.
Rangkaian peristiwa itu memicu ingatan akan aksi kekerasan sebelumnya. Pertama, ketika kerusuhan remaja pecah di seluruh Perancis – terutama di pemukiman yang dihuni para imigran – tahun 2005. Kemudian pada tahun 2010, aturan baru yang melarang jilbab di Perancis juga memicu debat dan kemarahan.
Ratusan perempuan telah ditangkap karena melanggar aturan itu sejak disahkan menjadi undang-undang, meskipun tidak semua dijatuhi hukuman.
Dalam insiden terbaru, polisi mengatakan laki-laki yang mencemooh undang-undang itu mencoba mencekik salah satu petugas polisi. Kelompok-kelompok Muslim lokal membantah pernyataan itu.
Hari Senin (22/7) seorang remaja dijatuhi hukuman enam bulan penjara terkait bentrokan di Trappes. Dua tersangka lainnya dibebaskan. Situasi di Trappes masih tegang, tetapi untuk saat ini mulai mereda.
Menteri Dalam Negeri Perancis Manuel Valls membela tanggapan polisi dalam kasus itu. Dalam wawancara di radio setelah aksi kekerasan itu, Valls mengatakan warga kota Trappes ingin agar ketertiban dipulihkan, dan inilah yang terjadi. Ia memuji apa yang disebutnya sebagai tindakan polisi yang patut diteladani.
Valls juga membela larangan pemakaian jilbab di Perancis dengan mengatakan, larangan itu tidak menentang ajaran Islam tetapi demi kepentingan perempuan sendiri,
Tetapi tanggapan oleh pemerintah sayap kiri Perancis itu telah memicu kecaman kuat, baik karena terlalu tegas maupun karena ketidaktegasan. Misalnya saja pemeriksaan latar belakang dan upaya memperkenalkan aturan yang membuat warga imigran memiliki hak untuk mengikuti pemilu lokal. Sejauh ini tidak satu pun janji itu yang dipenuhi.
Insiden ini terjadi setelah polisi menangkap seorang laki-laki yang dituduh menghina polisi, setelah sebelumnya polisi Perancis menangkap isteri laki-laki tersebut karena mengenakan jilbab di depan umum – hal yang dilarang di Perancis.
Rangkaian peristiwa itu memicu ingatan akan aksi kekerasan sebelumnya. Pertama, ketika kerusuhan remaja pecah di seluruh Perancis – terutama di pemukiman yang dihuni para imigran – tahun 2005. Kemudian pada tahun 2010, aturan baru yang melarang jilbab di Perancis juga memicu debat dan kemarahan.
Ratusan perempuan telah ditangkap karena melanggar aturan itu sejak disahkan menjadi undang-undang, meskipun tidak semua dijatuhi hukuman.
Dalam insiden terbaru, polisi mengatakan laki-laki yang mencemooh undang-undang itu mencoba mencekik salah satu petugas polisi. Kelompok-kelompok Muslim lokal membantah pernyataan itu.
Hari Senin (22/7) seorang remaja dijatuhi hukuman enam bulan penjara terkait bentrokan di Trappes. Dua tersangka lainnya dibebaskan. Situasi di Trappes masih tegang, tetapi untuk saat ini mulai mereda.
Menteri Dalam Negeri Perancis Manuel Valls membela tanggapan polisi dalam kasus itu. Dalam wawancara di radio setelah aksi kekerasan itu, Valls mengatakan warga kota Trappes ingin agar ketertiban dipulihkan, dan inilah yang terjadi. Ia memuji apa yang disebutnya sebagai tindakan polisi yang patut diteladani.
Valls juga membela larangan pemakaian jilbab di Perancis dengan mengatakan, larangan itu tidak menentang ajaran Islam tetapi demi kepentingan perempuan sendiri,
Tetapi tanggapan oleh pemerintah sayap kiri Perancis itu telah memicu kecaman kuat, baik karena terlalu tegas maupun karena ketidaktegasan. Misalnya saja pemeriksaan latar belakang dan upaya memperkenalkan aturan yang membuat warga imigran memiliki hak untuk mengikuti pemilu lokal. Sejauh ini tidak satu pun janji itu yang dipenuhi.
