Konferensi Asia-Afrika pertama diadakan di Bandung pada tahun 1955 untuk mengupayakan kebebasan dari kekuasaan kolonial dan menolak pengaruh berlebihan dari dua negara kuat: AS dan Uni Soviet.
Pada peringatan ke-60 tahun di Jakarta dan Bandung, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir mengatakan fokus tahun ini berbeda.
“Menurut saya tema besarnya adalah pembangunan. Ini menjamin agar rakyat Asia dan Afrika bangkit dari kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara Asia dan Afrika,” ujar Arrmanatha.
KAA pertama itu mendorong pembentukan Gerakan Non-Blok. Dengan berakhirnya perang dingin, sebagian pengamat mempertanyakan relevansi dari organisasi multi-nasional itu. Pertemuan-pertemuannya seringkali menghasilkan retorika anti-Barat namun tidak menelurkan program kerja sama.
Tahun ini, Presiden Joko Widodo ingin memberi negara-negara berkembang sebuah kerangka kerja baru berdasarkan kerja sama dan pembangunan. Dalam konferensi itu, penyelenggara akan mengupayakan peningkatan kerja sama Selatan-Selatan; istilah yang berarti kerjasama langsung antar negara berkembang, dan kerjasama yang melibatkan negara-negara berkembang dan negara-negara Barat yang maju untuk memberikan bantuan.
Dian Triansyah Djani, seorang pejabat tinggi pada Kementerian Luar Negeri menjelaskan bagaimana negaranya, dengan pendanaan dan dukungan dari Norwegia, memberikan 45 program bantuan ke Afghanistan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pertanian, dan lain-lain. Dia mengatakan tidak ada satu negara pun yang dapat melakukannya sendiri.
“Keperluannya besar dan program-program yang perlu dijalankan juga banyak sehingga Indonesia atau negara berkembang manapun tidak akan bisa melakukannya sendiri tanpa kerja sama dengan negara-negara maju,” katanya.
Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik mengatakan negara-negara Muslim bisa lebih memahami pengalaman Indonesia dalam pembangunan dan demokrasi sebagai negara mayoritas Muslim di dunia.
“Indonesia punya pengaruh besar dalam hal pragmatisme, toleransi dan moderasi,” kata Stig Traavik.
Penyelenggara juga mengatakan mereka ingin meningkatkan kekuatan dan pengaruh negara-negara berkembang di PBB, meskipun Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris dan AS memegang hak veto sebagai anggota tetap Dewan Keamanan.
Hari Selasa (21/4), kepala-kepala negara dari China, Jepang, Afrika Selatan, Ethiopia dan Pakistan dijadwalkan akan berpidato dalam konferensi itu.
