Pemerintah diminta serius dalam menangani kasus virus corona di Tanah Air yang akhir-akhir ini melonjak. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat dalam tiga hari terakhir terjadi penambahan sekitar 12 ribu kasus setiap harinya.
Inisiator LaporCovid-19 Ahmad Arif menilai pemerintah tidak konsisten dalam membuat kebijakan dalam penanganan COVID-19. Hal tersebut, katanya, terlihat dari perbedaan seruan antar kementerian. Semisal satu kementerian menyerukan pembatasan kerumunan sosial dan pelaksanaan protokol kesehatan, tetapi kementerian lain menyerukan mobilitas warga. Di sisi lain, kesadaran warga untuk menerapkan protokol kesehatan juga menurun di tengah peningkatan kasus corona dalam beberapa hari terakhir.
"Intinya kami melihat bahwa tidak ada kepemimpinan yang tegas dan jelas di tengah krisis multi disiplin ini. Bahkan di saat rumah sakit nyaris kolaps kita tidak melihat adanya sense of crisis yang ditunjukkan pemimpin kita. Jadi kita seperti perang tanpa panglima," ujar Ahmad Arif dalam konferensi pers daring, Minggu (20/6).
Menurutnya, relawan LaporCovid-19 kesulitan membantu pasien corona di sekitar Jakarta dan Bandung mencari rumah sakit karena sudah penuh. Berdasarkan Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat, ketersediaan tempat tidur untuk Bandung Raya mayoritas telah berada di atas 80 persen.
Sementara untuk Jawa Barat secara keseluruhan telah mencapai 77,3 persen per 16 Juni 2021. Bahkan, kata Arif, pasien asal Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat meninggal dalam perjalanan mencari rumah sakit. Pasien ini telah mendatangi lima rumah sakit dan semuanya menolak karena penuh.
Di Jakarta, data pemerintah provinsi menunjukkan jumlah kasus positif telah mencapai 468.447 kasus, dengan penambahan 4.895 kasus per 20 Juni 2021. Sedangkan yang meninggal mencapai 7.836 orang dengan penambahan 59 orang.
Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik pemerintah yang mengedepankan ekonomi dalam penanganan COVID-19. Kata dia, pandemi corona ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai prasyarat pemulihan ekonomi.
"Panglima perangnya adalah Menko Perekonomian, jadi yang diurus ekonomi semata. Apa-apa bicara ekonomi, bicara pertumbuhan ekonomi," jelas Faisal Basri.
Faisal Basri menyarankan pemerintah memperbaiki data penanganan corona yang menurutnya masih bermasalah. Ia beralasan tanpa data yang valid, pemerintah tidak akan bisa mengantisipasi lonjakan kasus seperti saat ini.
Penambahan Karena Libur Natal dan Tahun Baru
Pemerintah mencatat kasus positif corona mencapai 1.989.909 kasus, dengan penambahan 13.737 kasus per Minggu (20/6) siang. Penambahan kasus COVID-19 tertinggi sejak periode Januari-Februari yang lalu merupakan dampak Liburan Natal dan Tahun Baru 2021.
"Begitu juga angka kematian yang mencapai 277 jiwa pada Kamis (17/6) dan 290 jiwa pada Jumat (18/6). Angka ini sudah mendekati data kasus saat terjadi lonjakan pada awal 2021," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Reisa Kartikasari Broto Asmoro, dalam keterangan tertulis, Jumat (18/6/2021).
Reisa menambahkan pemerintah sudah mengatur operasional sektor perkantoran dengan memberlakukan proporsi work from home (WFH) untuk mengantisipasi penyebaran lebih luas COVID-19. Menurutnya, Menteri BUMN yang juga Ketua Harian Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir sudah memberlakukan WFH bagi pegawai BUMN sejak 17 Juni sampai 25 Juni 2021. Beberapa Kementerian lain pun telah melakukan hal yang sama. Satgas telah meminta agar proporsi WFH ditingkatkan sebanyak 75% di kabupaten/kota berzona merah.
Kata dia, pemerintah sedang berupaya cepat menanggulangi lonjakan kasus COVID-19 di Pulau Jawa dengan memastikan kecukupan tempat tidur dan fasilitas rumah sakit. Termasuk memberlakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang diperpanjang dari tanggal 15 hingga 28 juni 2021 di seluruh provinsi.
Pemerintah juga telah mengatur kegiatan keagamaan melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor 13 tahun 2021. Dalam surat edaran ini, kegiatan sosial-keagamaan, seperti ibadah, pengajian, pesta pernikahan, dan sejenisnya di zona merah, ditiadakan sampai wilayah tersebut dinyatakan aman dari COVID-19 berdasarkan penetapan pemerintah daerah.
"Percobaan pembelajaran tatap muka di zona merah akan ditunda. Sampai kita yakin bahwa kota dan kabupaten kita kembali ke zona risiko rendah," katanya. [sm/ah]
