JAKARTA —
Dalam memperingati hari Bhayangkara ke-67 yang jatuh pada 1 Juli, lembaga swadaya masyarakat pengawas polisi Indonesia Police Watch mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk memaksimalkan pengawasan internal karena saat ini hubungan polisi dengan masyarakat memburuk.
Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S. Pane mengatakan, hubungan polisi dan masyarakat memburuk dalam lima tahun terakhir.
Perilaku kebanyakan polisi yang arogan dan mengedepankan kekerasan dalam menangani konflik di masyarakat, kata Neta, membuat masyarakat melakukan perlawanan terhadap polisi diantaranya dengan merusak dan membakar kantor dan fasilitas kepolisian.
Data Indonesia Police Watch menunjukkan bahwa sepanjang 2012, ada 85 fasilitas kepolisian yang dibakar dan dirusak masyarakat, terdiri dari 56 kantor polisi, 18 mobil polisi, 10 motor polisi dan satu rumah dinas polisi. Selama Januari 2013 hingga Juni 2013 saja, menurut data IPW, ada 58 fasilitas polisi yang dirusak dan dibakar masyarakat.
Menurut Neta, pendidikan yang tidak optimal menyebabkan polisi bersifat arogan.
“Titik awalnya adalah pendidikan yang sangat minim sehingga mereka tidak siap menjadi polisi dan lebih mengedepankan arogansinya. Di sisi lain, ketika mereka sudah jadi polisi, pengawasan dari atasan, pengawasan internal itu tidak ada, inilah yang memperburuk situasi. Kenapa kemudian polisi selalu terperangkap pada kultur lamanya,” ujarnya kepada VOA, Senin (1/7).
“Memang semangat pembaharuan di kepolisian, semangat reformasi selalu mereka kampanyekan di kalangan atas. Tetapi faktanya di bawah itu tidak ada perubahan signifikan. Karena itu tadi, pendidikan mereka rendah, tidak ada pengawasan dari atasan.”
Koordinator riset The Indonesian Human Rights Monitor , Ghufron Mabruri mengatakan, masih minimnya perspektif polisi dalam hak asasi manusia (HAM) juga menyebabkan banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi saat menjalankan tugasnya, termasuk melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang dialami kelompok minoritas.
“Ada problem pemahaman berkaitan dengan soal HAM, misalnya yang menurut saya masih rendah terutama aparat polisi yang ke bawah. Sehingga kemudian persoalan-persoalan yang berkaitan dengan HAM, fungsi dan tugasnya cenderung tidak terimplementasikan dengan baik, sehingga polisi di lapangan seringkali ambigu antara melindungi kelompok-kelompok minoritas, atau misalnya mereka kemudian permisif terhadap ormas-ormas yang melakukan kekerasan itu,” ujarnya.
Dalam upacara perayaan hari ulangtahun Bhayangkara Polri ke-67 di Markas Komando Korps Brimob, Kelapa Dua, Depok, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk menjunjung tinggi kode etik polri dalam setiap pelaksanaan tugas baik etika kepribadian, etika kelembagaan, kenegaraan maupun etika hubungan masyarakat.
Presiden Yudhoyono juga menginstruksikan agar Polri memberikan pelayanan publik yang lebih responsif dan profesional.
“Tuntaskan reformasi birokrasi Polri serta cegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum di lingkungan Polri. Semua langkah tersebut penting untuk makin memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap jajaran kepolisian,” ujarnya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pernah menyatakan bahwa kepolisian merupakan pelanggar HAM tertinggi pada 2012. Pada tahun itu, Komnas HAM menerima 1.734 pengaduan kasus pelanggaran HAM dari seluruh wilayah di Indonesia. Pihak yang banyak diadukan adalah polisi.
Hal-hal yang diadukan masyarakat terkait kasus penahanan dan penangkapan, diskriminasi hukum dalam penyidikan, kasus penyiksaan dalam proses pemeriksaan, penembakan dan kasus kekerasan lainnya.
Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S. Pane mengatakan, hubungan polisi dan masyarakat memburuk dalam lima tahun terakhir.
Perilaku kebanyakan polisi yang arogan dan mengedepankan kekerasan dalam menangani konflik di masyarakat, kata Neta, membuat masyarakat melakukan perlawanan terhadap polisi diantaranya dengan merusak dan membakar kantor dan fasilitas kepolisian.
Data Indonesia Police Watch menunjukkan bahwa sepanjang 2012, ada 85 fasilitas kepolisian yang dibakar dan dirusak masyarakat, terdiri dari 56 kantor polisi, 18 mobil polisi, 10 motor polisi dan satu rumah dinas polisi. Selama Januari 2013 hingga Juni 2013 saja, menurut data IPW, ada 58 fasilitas polisi yang dirusak dan dibakar masyarakat.
Menurut Neta, pendidikan yang tidak optimal menyebabkan polisi bersifat arogan.
“Titik awalnya adalah pendidikan yang sangat minim sehingga mereka tidak siap menjadi polisi dan lebih mengedepankan arogansinya. Di sisi lain, ketika mereka sudah jadi polisi, pengawasan dari atasan, pengawasan internal itu tidak ada, inilah yang memperburuk situasi. Kenapa kemudian polisi selalu terperangkap pada kultur lamanya,” ujarnya kepada VOA, Senin (1/7).
“Memang semangat pembaharuan di kepolisian, semangat reformasi selalu mereka kampanyekan di kalangan atas. Tetapi faktanya di bawah itu tidak ada perubahan signifikan. Karena itu tadi, pendidikan mereka rendah, tidak ada pengawasan dari atasan.”
Koordinator riset The Indonesian Human Rights Monitor , Ghufron Mabruri mengatakan, masih minimnya perspektif polisi dalam hak asasi manusia (HAM) juga menyebabkan banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi saat menjalankan tugasnya, termasuk melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang dialami kelompok minoritas.
“Ada problem pemahaman berkaitan dengan soal HAM, misalnya yang menurut saya masih rendah terutama aparat polisi yang ke bawah. Sehingga kemudian persoalan-persoalan yang berkaitan dengan HAM, fungsi dan tugasnya cenderung tidak terimplementasikan dengan baik, sehingga polisi di lapangan seringkali ambigu antara melindungi kelompok-kelompok minoritas, atau misalnya mereka kemudian permisif terhadap ormas-ormas yang melakukan kekerasan itu,” ujarnya.
Dalam upacara perayaan hari ulangtahun Bhayangkara Polri ke-67 di Markas Komando Korps Brimob, Kelapa Dua, Depok, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk menjunjung tinggi kode etik polri dalam setiap pelaksanaan tugas baik etika kepribadian, etika kelembagaan, kenegaraan maupun etika hubungan masyarakat.
Presiden Yudhoyono juga menginstruksikan agar Polri memberikan pelayanan publik yang lebih responsif dan profesional.
“Tuntaskan reformasi birokrasi Polri serta cegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum di lingkungan Polri. Semua langkah tersebut penting untuk makin memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap jajaran kepolisian,” ujarnya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pernah menyatakan bahwa kepolisian merupakan pelanggar HAM tertinggi pada 2012. Pada tahun itu, Komnas HAM menerima 1.734 pengaduan kasus pelanggaran HAM dari seluruh wilayah di Indonesia. Pihak yang banyak diadukan adalah polisi.
Hal-hal yang diadukan masyarakat terkait kasus penahanan dan penangkapan, diskriminasi hukum dalam penyidikan, kasus penyiksaan dalam proses pemeriksaan, penembakan dan kasus kekerasan lainnya.
