Kepada VoA di Jakarta, Kamis, Ari Ujianto berpendapat untuk mengatasi persoalan terkait masyarakat justeru sebaiknya pemerintah melibatkan masyarakat itu sendiri.
Ia menilai persoalan banjir di Jakarta erat kaitannya dengan persoalan kemiskinan karena daerah rawan bajir selama ini mayoritas disekitar pemukiman kumuh. Keterlibatan lembaga multilateral ditambahkannya hanya akan menambah utang luar negeri Indonesia.
“Betul, itu nggak harus ada itu bahkan kalau mau itu warganya iuran itu juga bisa, jadi ada beberapa model kalau di Surabaya sendiri itu warganya juga mau kok untuk mencicil untuk itu kok renovasi rumahnya, kalau mereka betul-betul diakui sebagai warga kota, tidak dianggap ilegal lagi, saya yakin nggak harus lembaga multilateral, persoalannya kan nggak mau susah atau mungkin persoalannya itu juga membawa keuntungan bagi pihak-pihak tertentu,” ujar Ari Ujianto.
Ari Ujianto menambahkan Pemprov DKI sebaiknya belajar dari beberapa daerah dalam mengatasi masalah pemukiman yang selama ini dinilai sebagai penyebab utama terjadinya banjir. Memberdayakan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi masalah banjir, menurutnya, jauh lebih baik dibanding melibatkan lembaga multilateral.
“Kalau UPC sendiri itu pengennya penataan pemukiman itu betul-betul komprehensif dan betul-betul meningkatkan kualitas hidup rakyat miskin, salah satunya ada proses yang harus dilalui oleh pemerintah, mengajak mereka memikirkan bareng-bareng, warga itu juga diajak ngomong, nah itu yang dicoba di beberapa tempat dengan pemerintah kota, di Kendari, di Surabaya, di Makasar, prosesnya bisa berjalan dengan baik, kayak gitu-gitu lho, DKI ini memang agak susah,” ungkap Ari lagi.
Sebelumnya kepada pers, staf ahli Bank Dunia untuk Penanggulangan Bencana, Iwan Gunawan menjelaskan keterlibatan Bank Dunia mengatasi masalah banjir di Jakarta dan juga mungkin menyusul di daerah-daerah lain untuk memajukan perekonomian Indonesia.
“Semua investor harus waspada bahwa ada resiko banjir, di mana-mana, di manapun di daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, nah mungkin yang lebih penting diperhatikan kita tidak bisa memungkiri bahwa dengan sukses integrasi ekonomi antar wilayah, dampak yang terjadi karena banjir di suatu tempat itu mempengaruhi,” jelas Iwan Gunawan.
Bank Dunia menyiapkan anggaran sebesar 139,64 juta dolar Amerika untuk mengatasi banjir di Jakarta. Dana tersebut untuk membiayai proyek Mitigasi Banjir Darurat Jakarta yang akan merehabilitasi beberapa bagian dari sejumlah aliran air di Jakarta.
Proyek yang rencananya akan selesai dalam lima tahun mendatang akan merelokasi sekitar 1.100 kepala keluarga terutama yang tinggal di pinggir sungai Ciliwung.
